Perppu Ormas, Yenny Wahid Nilai Tak Ada Demokrasi yang Dilanggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tidak bisa dijadikan acuan bahwa pemerintah telah bertindak otoriter.

Sebab, pemerintah tidak serta-merta menutup upaya perlawanan bagi pihak yang organsisasinya dibubarkan, yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Orang (organisasi) yang dituduh melawan Pancasila itu kan bisa menuntut keputusan pemerintah. Jadi menurut saya di sini tidak ada prinsip demokrasi yang dilanggar," kata Yenny, di sela Simposium Nasional "Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa" yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8/2017).

"Kecuali kalau tidak ada ruang bagi kelompok (yang dibubarkan) untuk membela diri, baru bisa kita bilang ini otoriter," ujar dia.

Menurut Yenny, pemerintah telah menegaskan bahwa pembubaran dilakukan hanya terhadap organisasi yang intoleran dan anti-Pancasila.

Oleh karena itu, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ormas sedianya dipahami guna menjamin terwujudnya toleransi di masyarakat.

"Pemerintah memang melaksanakan amanah dari masyarakat yang menginginkan adanya suasana yang toleran, suasana yang baik, dan pemerintah perlu punya perppu, instrumen pemerintah untuk memastikan bahwa ideologi yang sudah jadi amanat pemerintahan ini bisa dijalankan, yaitu ideologi Pancasila," kata dia.

(Baca juga: Koalisi: Ada Banyak Cara Hilangkan Radikalisme Selain Terbitkan Perppu Ormas)

Sebelumnya, perihal pengajuan gugatan bagi ormas yang tidak terima dibubarkan telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Ia menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

"Pemerintah sangat hati-hati untuk merumuskan perppu ini. Tidak sewenang-wenang. Setelah Perppu ini keluar, toh ormas yang dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, menentang NKRI dan dicabut izinnya, masih berhak untuk masuk ke ranah peradilan. Masih berhak untuk menggugat," ujar Wiranto, Jumat (14/7/2017).

Menurut Wiranto, penerbitan perppu tidak tidak berarti pemerintah membatasi kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan ormas sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, kebebasan itu harus dibatasi secara hukum melalui undang-undang.

"Kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, tapi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Bukan kebebasan tanpa batas, ada batasan itu, ada batasan hukum melalui UU," kata Wiranto.