"Kepercayaan Terhadap DPR Di Titik Nadir, Tapi Terus Minta Duit"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun menuai banyak reaksi dan kritik.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti misalnya, menilai bahwa permintaan DPR untuk menaikan anggaran dilakukan ketika kepercayaan masyarakat terhadap DPR rendah. Adapun pada Tahun Anggaran 2017, anggaran DPR sebesar Rp 4,26 triliun.

"Jangan sampai titik kepuasan di titik nadir, minta duit," kata Ray seusai acara diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2017).

Salah satu alokasi kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung kantor anggota dewan yang saat ini dinilai mereka sudah tidak layak kondisinya.

Ray menuturkan, masyarakat tak keberatan jika ada kenaikan anggaran untuk digunakan dalam beberapa hal. Namun dengan catatan, dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja dan kepuasan publik.

Isu pembangunan gedung baru, menurutnya, sudah santer sejak Marzukie Alie menjabat Ketua DPR RI namun tak kunjung dilakukan. Sejak saat itu, level kepuasan terus menurun.

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

"Di zaman Pak Marzuki level kepuasannya masih sekian saja, orang nolak," ucap Ray.

"Ini jangan sampai kepuasan di titik nadir, minta duit," sambung dia.

Ray kemudian mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tingkat kepercayaan publik kepada komisi antirasuah begitu tinggi, sehingga jika KPK mengajukan kenaikan anggaran pun tak akan banyak dikritik publik.

"Puaskan dulu publiknya supaya publik juga rela ngasih uang ini," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan, total anggaran yang diajukan DPR pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000. Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan.

Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR. Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.