Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan kenaikan anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 diperkirakan untuk program penataan kawasan Kompleks Parlemen.

"Setahu saya kan begini. Karena paket saya belum tahu detailnya. Nanti saya kasih. Tapi paket penataan kawasan itu mungkin dimulainya pada tahun 2018," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ia menyatakan saat ini DPR menggunakan tanah milik Sekretariat Negara di Kalibata untuk perumahan anggota dewan. Padahal, kata Fahri, dalam desain penataan kawasan parlemen, anggota DPR nantinya tak perlu tinggal jauh dari Kompleks Parlemen sehingga tak membutuhkan kendaraan.

Rencananya, tanah bekas Kompleks Taman Ria Senayan di samping Kompleks Parlemen akan digunakan untuk kompleks tinggal anggota DPR.

"Karena di dunia itu sebetulnya, legislatif kota mandiri. Kita pergi ke Capitol Hill, maka di bawahnya itu kota. Di situ ada penginapannya. Kira-kira kita kalau mau serius, kita juga perlu begitu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Ia menambahkan jika anggota DPR sudah dibuatkan tempat tinggal di Kompleks Parlemen, maka lahan di Kalibata bisa digunakan untuk kepentingan publik lainnya.

Fahri juga mengatakan, pembangunan gedung baru juga menjadi salah satu hal yang masuk ke dalam program penataan kawasan parlemen.

"Gedung itu salah satunya. Kan ini penataan kawasan secara keseluruhan. Teman-teman kan sudah tahu. Saya kira ini proyek yang lebih transparan. Sudah saya pidatokan juga. Itu masuk anggaran 2018. Tapi saya belum tahu. Saya cek dulu," lanjut politisi yang menggugat pemecatan dirinya terhadap PKS itu. 

Sebelumnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.