Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keakraban Gibran-Agus Yudhoyono dan Pasang Surut Hubungan SBY-Jokowi...

Kompas.com - 11/08/2017, 06:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Selain itu, masalah juga muncul karena hilangnya dokumen tim pencari fakta kasus kematian aktivis HAM Munir Bin Said Thalib dari Sekretariat Negara.

Jokowi meminta Jaksa Agung menelusuri keberadaan dokumen tersebut.

SBY kemudian merasa dituduh bertanggung jawab atas hilangnya dokumen tersebut.

Ia lalu mengirimkan salinan dokumen TPF yang dimilikinya ke Sekretariat Negara.

Dengan dikirimnya salinan dokumen tersebut, SBY menegaskan bahwa pengusutan kasus Munir sepenuhnya ada di tangan Jokowi.

Hubungan SBY-Jokowi sempat dingin saat keduanya bertemu pada awal Maret 2017 lalu.

Pertemuan tersebut digelar di Istana atas permintaan SBY yang hendak blak-blakan dan mengklarifikasi sejumlah isu ke Jokowi.

Baca: Bertemu di Istana, Ini yang Dibicarakan Jokowi dan SBY

 

Namun, tak lama berselang, di penghujung Maret 2017, hubungan Jokowi-SBY kembali memanas karena persoalan mobil dinas.

Semua berawal dari cerita mobil dinas Mercedes Benz S-600 Pullman Guard hitam Jokowi mogok saat kunjungan ke Kalimantan Barat.

Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengungkapkan bahwa satu mobil dinas dengan merk yang sama belum dikembalikan oleh SBY.

Tak lama setelah itu, SBY langsung mengembalikan mobil dinas tersebut ke Istana.

Yang terbaru, pada akhir Juli lalu, SBY bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Keduanya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah dan mayoritas Fraksi DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilu dengan ketentuan presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.

Ketentuan soal presidential threshold dinilai sudah tak relevan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 digelar serentak.

SBY mengatakan, bahwa ia bersama Prabowo sepakat mengawasi penguasa agar tak melampaui batas.

Baca: SBY dan Prabowo Sepakat Mengawasi Penguasa agar Tak Melampaui Batas

Sehari kemudian, Jokowi menanggapi pernyataan SBY dengan menegaskan bahwa saat ini pemerintahannya tidak berpuasa secara mutlak.

Patut dicontoh

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego menilai, sebagai anak muda, Gibran dan Agus memiliki gaya sendiri.

Mereka tidak terpaku dengan pasang surut hubungan kedua ayahnya.

"Semoga apa yang dilakukan Agus dan Gibran menjadi contoh bagi generasinya di dalam memahami makna politik dan perbedaan. Jangan karena beda warna partai, silaturahim pun bubar," kata Indria.

Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, keakraban Gibran dan Agus bisa menurunkan tensi Jokowi dan SBY yang selama ini kerap bersitegang.

"Kekerabatan yang penuh kehangatan antara Agus dan Gibran patut dijadikan contoh yang baik oleh orangtua mereka," kata dia.

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati menilai, kunjungan Agus ke Istana tidak hanya sekadar untuk meminta doa restu dan mengantar undangan peresmian The Yudhoyono Institute.

Lebih dari itu, ia melihat, kunjungan Agus sebagai penjajakan dari pihak SBY untuk lebih intens lagi dalam berinteraksi dengan pihak Jokowi.

Menurut dia, keterlibatan anak dalam politk sudah biasa dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri oleh para pemimpin terdahulu seperti Soekarno.

"Kehadiran anak di Istana atau politik adalah penting untuk memperlihatkan bahwa politik kita masih dalam batas etis, di dalam norma sosial ketimuran. Tidak merupakan politik yang kejam," kata Mada.

"Perlu dikembangkan ke depan karena siapa tau bisa menjadi alternatif bagi negosiasi-negosiasi politik yang mandek," ujar dia. 

Kompas TV Temui Agus Yudhoyono, Gibran Buatkan Bubur Gudeg

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com