Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhyaksa Dault Klarifikasi soal HTI ke Jokowi

Kompas.com - 10/08/2017, 14:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengklarifikasi soal isu keterkaitannya dengan Hizbut Tahrir Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.

Klarifikasi disampaikan Adhyaksa saat bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Adhyaksa mengaku bahwa ia sempat hadir ke sebuah acara yang digelar HTI pada 2013 lalu. Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI karena dianggap anti-Pancasila.

"Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya datang di situ tahun 2013. Ketika saya sudah bikin surat resmi kepada Bapak Presiden dan saya hadir 2013 ketika HTI belum dilarang," kata Adhyaksa usai pertemuan dengan Jokowi.

"Kalau diviralkan sekarang ya ada-lah orang-orang yang enggak suka, biasa-lah," ujar dia.

Adhyaksa memastikan, selama ia menjabat Ketua Kwartir Pramuka, tidak ada satu kata atau sikap pun yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Menurut dia, Pramuka justru menjadi garda terdepan menjaga Pancasila.

"Kalau saya datang tahun 2013 di HTI bicara soal khalifah, kalau menurut ajaran agama saya di akhir jaman akan lahir Imam Mahdi akan berperang melawan orang yang jahat bermata satu, itu namanya Dajjal. Itu di akhir zaman. Itu pikiran saya waktu itu yang saya sampaikan," kata Adhyaksa.

(Baca juga: Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI)

Adhyaksa menilai kata-kata khilafah menjadi konotasi negatif saat belakangan muncul gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Mereka (ISIS) itu kan luar biasa sehingga orang menjadi takut. Nah saya sampaikan dan Bapak Presiden mengerti kok. Bapak Presiden tahu saya sudah lama kenal dengan beliau. Saya nasionalis religius dari dulu," kata Adhyaksa.

"Orang kakek saya dibunuh karena tahan Pancasila, bagaimana. Paman saya mantan Kepala Staf Angkatan Darat, bagaimana mungkin. Dan ini saya dapat Bintang Mahaputra Adipradana, kalau saya mati dimakamkan dapat jatah di Kalibata, taman makam karena bintang ini kan. Masa saya mau mengkhianati ini," ucap mantan Menpora ini.

Adhyaksa menambahkan, Menpora Imam Nahrawi juga bisa mengerti dengan penjelasannya ini. Menpora pun batal membekukan anggaran Pramuka.

"Saya sampaikan ke Menpora bilang kalau saya salah silakan ditegur saya, langsung panggil saya. Clear semua dengan beliau," ucap Adyaksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com