Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraha membekukan anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar, sebagai respons pernyataan dari Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Adhyaksa mengatakan dirinya sudah pernah memberikan klarfikasi tertulis kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Badan Intelijen Negara, termasuk ke Menpora Imam Nachrowi, terkait masalah ini.

Kemudian dia juga mengaku dalam berbagai kesempatan sudah melakukan klarifikasi di media televisi, koran, radio, media online dan media sosial. Adhyaksa menyatakan, dirinya hadir pada acara HTI tahun 2013 hanya sebagai undangan.

"Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota, seperti halnya Pak Din Syamsuddin dan tokoh lainnya," kata Adhyakasa, lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (24/7/2017).

(Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar)

Adhyaksa mengatakan sudah menjelaskan panjang lebar soal khalifah, baginya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sudah final dan harus kita jaga.

"Ini jelas, tegas, dan sikap saya sejak dulu," ujar Adhyaksa.

Namun, Adhyaksa menduga, Menpora belum sempat membaca surat klarifikasi darinya dan juga tak mengikuti klarifikasi terbukanya kepada umum yang sudah hampir dua bulan lalu diviralkan.

"Pak Imam Nahrowi sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau orang terpandang di negeri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," ujar Adhyaksa.

(Baca: Adhyaksa Dault Sakit Hati Dituduh Anti-Pancasila)

Jika hal itu yang diinginkan Menpora, demi kepentingan gerakan Pramuka, Adhyaksa menyatakan dia siapbertemu Menpora. Ia tak ingin masalah pribadinya dicampurkan dengan kepentingan Pramuka.

"Ke depan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya, agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15.000 Pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta tiga minggu lagi bisa terlaksana dan juga tak dicampuradukan lagi berlarut-larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," ujar Adhyaksa.

Saat ditanya apa dampak pembekuan anggaran ini, Adhyaksa menyatakan akan menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat saja, enggak usah dibekukan. Ini kan kita mau ada Raimuna, kita lihat saja dulu," ujar dia.