Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Puji Jokowi, Arief Poyuono Kini Puji Puan Maharani

Kompas.com - 10/08/2017, 11:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bijaksana. Hal itu terkait pernyataan Puan yang berharap para elite politik tak mudah terpancing emosinya serta menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

"Saya sangat menghargai beliau yang sangat bijaksana sebagai seorang politisi," kata Arief melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8/2017).

Sikap bijaksana Puan, menurutnya, dapat menjadi contoh positif bagi seluruh pihak. Ia juga menilai pernyataan Puan sangat ideal bagi seorang politisi besar dan berjiwa pancasila.

"Dia menjadi seperti oase d iantara kehausan saling cakar antar politisi, antar partai, antar organisasi dan ideologi," tuturnya.

(Baca: Jika Dukung Jokowi, Arief Poyuono Dinilai Fadli Zon Tak Tepat di Gerindra )

Pernyataan Arief ini berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa pekan sebelumnya yang menyamakan PDI-P dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan itu membuat berang PDI-P beserta organisasi sayap dan kader-kader partai berlambang banteng itu.

Arief bahkan dilaporkan ke polisi akibat pernyataannya itu. Dia juga sempat ditegur Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo meminta Arief membuat pernyataan maaf agar hubungan Partai Gerindra dengan PDI-P kembali membaik.

Tak lama setelah kehebohan itu, Arief pun memuji Presiden Jokowi. Kali ini, giliran Puan yang mendapat pujian.

Ketua nonaktif PDI Perjuangan, Puan Maharani, sebelumnya ingin pengurus dan kader partai politik di Indonesia tidak mudah terpancing emosinya. Hal itu diutarakan Puan menanggapi maraknya aksi pelaporan ke polisi akhir-akhir ini.

"Saya berharap sih berkepala dingin. Tidak emosional," kata Puan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Menurut Puan, seharusnya perilaku berpolitik yang beretika dan santun dikedepankan. Penyelesaian masalah dengan kekeluargaan pun harus didahulukan, jika ada masalah yang ditimbulkan akibat salah paham.

"Musyawarah-mufakat dulu lah," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

"Bahwa kemudian harus ada pernyataan di publik, misalnya pernyataan maaf, karena suatu hal yang dilakukan secara di depan publik. Tapi paling tidak persoalan itu kita coba selesaikan dengan kekeluargaan," kata dia.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com