Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar Pastikan Posisi Setya Novanto Tak Tergantikan

Kompas.com - 10/08/2017, 00:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya tak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) meskipun nantinya Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan.

Ia menyatakan, Golkar tak akan mencari pengganti Novanto untuk memimpin partai selama belum ada putusan inkrah dari pengadilan.

"Enggak ada. Kami sepakat enggak ada," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Ia menambahkan, meski nantinya Novanto ditahan untuk kepentingan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal itu sama sekali tak akan mengganggu kinerja partai.

Kata Idrus, Golkar tak bekerja berdasarkan ketokohan seseorang, melainkan karena sistem yang telah lama terbangun.

(Baca: Setya Novanto Belum Pikirkan Praperadilan dan Tunjuk Pengacara)

Ia juga mengatakan, sejak Novanto berstatus tersangka dan statusnya belum inkrah, maka kepemimpinan partai dijalankan oleh dirinya dan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan tetap berkonsultasi dengan Novanto selaku Ketua Umum.

Idrus pun meyakini citra Golkar tetap positif jika nantinya tak ada pergantian Ketua Umum meski Novanto ditahan.

"Enggak, ini kan tergantung bagaimana kami memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa ini golkar tidak masalah," tutur Idrus.

"Bersih tak bersih kan setelah ada keputusan inkrah. Itulah sebabnya ada asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada putusan inkrah kita pandang orang itu tak bersalah," lanjut dia.

Kompas TV Golkar Serahkan Kasus Setya Novanto ke Proses Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com