Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Prioritaskan Koalisi di Daerah dengan Partai Pemerintah

Kompas.com - 05/08/2017, 13:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

KUTA, KOMPAS.com - Partai Hanura mengupayakan agar koalisi nasional diteruskan hingga ke daerah pada Pilkada 2018. Adapun pada tingkat nasional, Hanura tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Teknis untuk strategi Pilkada 2018 akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi di forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura (Rapimnas).

Sekretaris Panitia Pengarah Rapimnas Hanura, Fauzih Amro menuturkan, pihaknya merasa nyaman jika koalisi yang dibangun di daerah sama dengan koalisi di pusat.

"Enam partai itu yang dukung Jokowi (Presiden Joko Widodo) kami menyarankan di konteks pilkada agar bangun koalisi dengan (partai-partai) itu dulu," kata Fauzih pada konferensi pers di Kuta, Bali, Sabtu (5/8/2017).

Meski begitu, partai tak memaksakan apabila ada beberapa daerah dkmana koalisi bersama partai-partai pendukung pemerintah tak bisa terbentuk. Misalnya, ketika ada wakil-wakil partai pendukung pemerintah justru saling bertarung karena sudah sama-sama matang sebagai calon kepala daerah. "Itu kan kasuistik," sebutnya.

Baca juga: Di Rapimnas Hanura, Panglima TNI Sesalkan RUU Pemilu yang Berujung Voting

Fauzih menambahkan, penguatan koalisi nasional hingga ke tingkat daerah akan memperkuat pemenangan Presiden pada pemilu presiden nantinya. Termasuk untuk memasang mencantumkan nama calon presiden yang diusung pada atribut-atribut pemilu legislatif.

"Kami sebagai koalisi pemertintah kami sama-sama atribut parpol dan spanduk partai wajib cantumkan Pak Jokowi. Itu mencerminkan koalisi hingga pilpres," kata Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.

Kompas TV Menerka Ketok Palu RUU Pemilu (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com