Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/08/2017, 16:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo angkat bicara soal dorongan aktivis antikorupsi agar dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Prasetyo dianggap gagal membawa perubahan untuk instansi kejaksaan menjadi lebih bersih.

"Kalau dia (aktivis) menjadi jaksa agung, apakah dia akan lebih baik dari itu?" ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Prasetyo mengatakan, memimpin kejaksaan bukan hal yang mudah. Meski pengawasannya ketat, masih saja ada oknum yang berulah. Terlebih lagi, kata dia, jaksa di Indonesia jumlahnya lebih dari 10.000 orang.

"Jangan seperti orang nonton bola saja. Kita bukan tidak melakukan penertiban. Apa mungkin saya biarkan mereka menyalahgunakan kewenangan?" kata Prasetyo.

 

(Baca: Lima Jaksa Ditangkap KPK, Jaksa Agung Diminta Mundur dari Jabatannya)

Tindak pidana jaksa-jaksa nakal itu, kata Prasetyo, bukan atas nama instansi. Selama ini, Prasetyo mengkalim sudah banyak memecat jaksa yang melakukan tindak pidana. Ia menekankan bahwa dirinya tidak akan mentolerir anak buahnya yang bertindak melawan hukum.

"Manusia itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Bahwa terbukti bersalah, ya kita tindak," kata Prasetyo.

Sebelumnya, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menganggap Prasetyo gagal memimpin instansinya. Sejak dipimpin Prasetyo, sebanyak lima jaksa yang ditangkap KPK.

Terakhir, yakni penangkapan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

(Baca: Ketua KPK: Kejaksaan Harus Berubah)

"Saya menilai, bahwa Jaksa Agung sudah gagal membawa Kejaksaan Agung untuk mereformasi Institusi Kejaksaan," kata Miko.

Sementara itu, peneliti ICW, Lalola Easter mengatakan, sejak awal pihaknya sudah meragukan kinerja Prasetyo Keraguan itu muncul karena Prasetyo berafiliasi dengan salah satu partai politik.

Setelah terpilih, kata dia, ternyata kerjanya tidak maksimal. Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh di tubuh korps adhyaksa itu. 

"Sejak 2014 sejak Jaksa Agung Prasetyo hingga sekarang itu belum ada performa yang cukup membanggakan dari kejaksaan," kata Lalola.

Kompas TV KPK Sebut Jaksa yang Ditangkap Kerap Terima Suap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com