Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Menteri Susi soal "Saya Titip..." yang Tuai Tanda Tanya

Kompas.com - 04/08/2017, 06:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan, "saya titipkan kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia...". Seolah-olah, Susi ingin meninggalkan jabatannya.

Pernyataan lengkapnya begini, "Saya yakin kalau saya pergi, cuma satu yang pergi, Pak. Di sini Bapak-Bapak ratusan. Saya titipkan, kedaulatan perikanan dan kelautan Indonesia. Poros maritim dan tentu saja laut masa depan bangsa, pada semua bangsa Indonesia, terutama anda semua".

Pernyataan yang menuai pertanyaan itu disampaikan di depan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) di Depok, 15 Juli 2017 lalu. Dalam acara #SusiDiRosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam, Susi mengklarifikasi maksud pernyataannya tersebut.

Baca: Menteri Susi: Kalau Ada Apa-apa, Boleh Jual Nama Saya...

"Itu general message saja. Karena tidak boleh negara 250 juta (penduduk), lautnya begitu luas, bergantung pada satu manusia, tidak boleh. My fight is Indonesia fight. Apa yang saya lakukan adalah untuk Indonesia, bukan untuk saya pribadi dan tidak mungkin saya sendiri bisa menjaga semua ini," ujar Susi.

Susi menegaskan bahwa pernyataan serupa sering pula dia sampaikan dalam forum-forum yang berisi pakar serta ahli. Pernyataannya soal "titip kedaulatan laut Indonesia" itu, lanjut Susi, juga penting dihayati seluruh warga negara Indonesia. Sebab, sejak beberapa dekade, Susi mengklaim, baru tahun-tahun inilah laut Indonesia bebas dari pencuri ikan.

Baca: 12 Kapal Ikan Asing Nyelonong, Susi Kirim Surat Protes ke 3 Negara

"Karena untuk pertama kalinya setelah sekian dekade, asing itu tidak ada di laut kita. Kalau ada, asing ada di laut kita nangkap ikan, itu pasti ilegal," ujar Susi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa kedaulatan kelautan Indonesia tak boleh diperjuangkan oleh dirinya saja, namun juga harus diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Cak Imin Bantah Ingin Lengserkan Menteri Susi Pudjiastuti

Kompas TV "Indonesia Berhak Ganti Nama Lautnya Sendiri"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com