Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Masyarakat Tak "Goda" Polri dengan Suap

Kompas.com - 02/08/2017, 19:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Polri telah maksimal menekan budaya pungutan liar di internal.

Bahkan, pihaknya juga membentuk tim sapu bersih pungli yang selama ini sudah banyak menindak oknum polisi nakal. Meski begitu, masih banyak anggota yang tertangkap tangan.

"Bagi polisi sendiri pengawasannya, kamu kalau melanggar, kamu resiko. Kamu jangan melanggar karena ada pidananya," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut dia, perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menekan pungli. Salah satunya dengan tidak termakan iming-iming petugas untuk melancarkan urusan. Misalnya, saat warga kena tilang dan oknum menawarkan jalan damai agar urusannya tidak panjang.

"Bagaimana masyarakat ikut membantu menjadikan Polri ini baik dengan tidak ikut serta menjadi sebuah simpul atau suap kepada polisi," kata Martinus.

(Baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Selain memunculkan rasa anti pada pungli dengan berbagai peringatan, Polri juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Pertama, adanya sistem reward and punishment bagi anggota yang dianggap berprestasi maupun yang melanggar SOP.

Jika anggota tersebut dianggap melaksanaan pekerjaan dengan baik, maka patut diapresiasi. Begitupun sebaliknya.

"Kalau kita melanggar ya siap-siap dihukum, siap-siap tidak menjabat di satu jabatan," kata Martinus.

Pemberian insentif juga dilakukan untuk menekan adanya pungli, terutama polisi lalu lintas yang sehari-hari berada di lapangan. Setiap kali tilang, anggota satuan lalu lintas mendapat insentif sekitar Rp 12.000 hingga Rp 15.000.

"Artinya ada reward di situ. Maka kalau ada anggota Polri itu kemudian menilang, ya pasti penilangan itu dilakukan dengan benar-benar SOP yang ada," kata Martinus.

Polri juga mengalihkan beberapa sistem pelayanan ke bentuk online. Dengan begitu, meminimalisir pertemuan langsung warga dengan oknum yang berpotensi terjadi pungli. Layanan yang sudah bisa dilakikan secara online antara lain mengurus tilang dan perpanjangan SIM.

(Baca: Mendagri: Pungli Itu Problem Lingkaran Setan)

Selain itu, Polri juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat bisa dengan mudah melaporkan oknum tersebut ke saber pungli. Yang tak kalah penting, kata Martinus, adalah pengawasan masing-masing atasan.

"Jadi ada atasannya yang mengawasi, dan ada orangnya sendiri yang mengendalikan diri untuk tidak melakukan praktik pungli," ucap dia.

Halaman:



Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com