Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Masyarakat Tak "Goda" Polri dengan Suap

Kompas.com - 02/08/2017, 19:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Polri telah maksimal menekan budaya pungutan liar di internal.

Bahkan, pihaknya juga membentuk tim sapu bersih pungli yang selama ini sudah banyak menindak oknum polisi nakal. Meski begitu, masih banyak anggota yang tertangkap tangan.

"Bagi polisi sendiri pengawasannya, kamu kalau melanggar, kamu resiko. Kamu jangan melanggar karena ada pidananya," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut dia, perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menekan pungli. Salah satunya dengan tidak termakan iming-iming petugas untuk melancarkan urusan. Misalnya, saat warga kena tilang dan oknum menawarkan jalan damai agar urusannya tidak panjang.

"Bagaimana masyarakat ikut membantu menjadikan Polri ini baik dengan tidak ikut serta menjadi sebuah simpul atau suap kepada polisi," kata Martinus.

(Baca: Ini 10 Kementerian/Lembaga yang Banyak Diadukan Terkait Pungli)

Selain memunculkan rasa anti pada pungli dengan berbagai peringatan, Polri juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Pertama, adanya sistem reward and punishment bagi anggota yang dianggap berprestasi maupun yang melanggar SOP.

Jika anggota tersebut dianggap melaksanaan pekerjaan dengan baik, maka patut diapresiasi. Begitupun sebaliknya.

"Kalau kita melanggar ya siap-siap dihukum, siap-siap tidak menjabat di satu jabatan," kata Martinus.

Pemberian insentif juga dilakukan untuk menekan adanya pungli, terutama polisi lalu lintas yang sehari-hari berada di lapangan. Setiap kali tilang, anggota satuan lalu lintas mendapat insentif sekitar Rp 12.000 hingga Rp 15.000.

"Artinya ada reward di situ. Maka kalau ada anggota Polri itu kemudian menilang, ya pasti penilangan itu dilakukan dengan benar-benar SOP yang ada," kata Martinus.

Polri juga mengalihkan beberapa sistem pelayanan ke bentuk online. Dengan begitu, meminimalisir pertemuan langsung warga dengan oknum yang berpotensi terjadi pungli. Layanan yang sudah bisa dilakikan secara online antara lain mengurus tilang dan perpanjangan SIM.

(Baca: Mendagri: Pungli Itu Problem Lingkaran Setan)

Selain itu, Polri juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat bisa dengan mudah melaporkan oknum tersebut ke saber pungli. Yang tak kalah penting, kata Martinus, adalah pengawasan masing-masing atasan.

"Jadi ada atasannya yang mengawasi, dan ada orangnya sendiri yang mengendalikan diri untuk tidak melakukan praktik pungli," ucap dia.

Halaman:



Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com