SBY Dianggap Mustahil Gandeng Prabowo dalam Koalisi untuk Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas menganggap mustahil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berniat berkoalisi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disebabkan ada cerita di antara keduanya semasa masih berkuasa di militer.

"SBY anggota jenderal yang memberikan rekomendasi agar Prabowo dipecat. Mana mungkin mantan presiden rekomendasikan dan dukung jenderal yang diusulkan untuk dipecat. Itu nilainya rendah sekali," ujar Sirajudin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (27/7/2017).

Baca juga: Nurhayati: Logis Pertemuan SBY-Prabowo Dihubungkan dengan 2019

Saat Prabowo menjadi salah satu calon presiden dalam Pilpres 2014, beredar surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang isinya berupa keputusan untuk memberhentikan Prabowo dari ABRI. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998.

Surat itu ditandatangani oleh para petinggi TNI kala itu, salah satunya SBY. Berdasarkan hasil sidang DKP, Prabowo diketahui telah melakukan sejumlah pelanggaran yang dianggap tak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI.

Terlepas dari surat keputusan itu, kata Sirajudin, SBY dan Prabowo tak pernah terlihat bertemu sejak memasuki dunia politik. Ia menganggap pertemuan itu tak lebih dari membahas isu-isu terkini dan agenda bersama untuk 2019 di luar koalisi.

"Pertemuan itu membangun basis jangka panjang. Dan menunjukkan mereka bagian oposisi pemerintah," kata Sirajudin.

Jika memang terjadi koalisi antara dua partai itu, Sirajudin meyakini Prabowo tak akan diusung menjadi calon presiden.

Pertemuan itu, kata dia, sekaligus "cek ombak" untuk melihat reaksi masyarakat apakah menjanjikan menggeser posisi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pertemuan SBY-Prabowo Dinilai sebagai Pembilahan Kubu Politik

Namun, hingga kini, Prabowo dan Gerindra belum menunjukkan sinyalemen akan mengusung calon lain.

"Tapi meliat hubungan dengan Demokrat, kemungkinan ada calon lain. Ini masih sangat terbuka. Meski sekarang belum ada alasan elektoral Prabowo ke samping, nanti akan terlihat beberapa bulan sebelum pencalonan," kata Sirajudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai, pernyataan Sirajudin tak valid mengenai SBY yang pernah merekomendasikan agar Prabowo dipecat dari ABRI.

"Menurut saya kabar itu tidak valid, bisa saja ditelusur kembali karena sepengetahuan saya tidak pernah terjadi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2017).

Agus juga menyinggung soal pertemuan SBY dan Prabowo di kediaman SBY beberapa waktu lalu.

Tak ada masalah antara dua pimpinan partai tersebut dan Agus melihat pertemuan keduanya berlangsung akrab.

"Sehingga tidak ada itu permasalahan seperti itu. Rasanya yang memberikan kabar itu enggak benar. Belum diklarifikasi. Pada saat Pak Prabowo masih di militer kan Pak SBY juga belum jadi presiden," tuturnya.