Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Bantahan KPK Terkait Tudingan Yulianis di Forum Pansus Angket

Kompas.com - 25/07/2017, 06:21 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks karyawan di perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Yulianis, mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai mengistimewakan Nazaruddin.

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah tuduhan Yulianis. Dia menyatakan bahwa KPK memperlakukan semua saksi dan tersangka dengan perlakuan yang sama.

"Semua saksi dan tersangka mendapat perilaku sama di KPK," kata Febri lewat pesan tertulis, saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2017).

Salah satu bentuk perlakuan istimewa ke Nazaruddin, berdasarkan informasi yang didapatkan Yulianis, Nazar selalu mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di KPK pada kasus yang terkait dengannya.

Terkait hal ini, Febri mempertanyakan apakah BAP saksi yang dimaksud Yulianis terkait kasus yang ditangani KPK atau pihak berwenang lain.

"Kalau KPK, kami pastikan tidak, kecuali proses sudah dilimpahkan ke pengadilan," ujar Febri.

Tudingan soal hubungan Nazaruddin dengan mantan pimpinan KPK, deputi, dan anggota KPK juga dinilai Febri hanya bentuk kecurigaan Yulianis.

Febri menjelaskan, KPK memiliki sistem tersendiri dalam penanganan perkara. Dengan demikian, sistem itu menyebabkan hal-hal seperti yang dituduhkan Yulianis dapat dicegah secara optimal.

"Saya kira kalau ada tuduhan bahwa kasus Nazaruddin aman, tentu tidak. Karena sampai saat ini Nazar sudah diproses dan divonis untuk dua kasus. Satu (kasus) korupsi dan satu (kasus) pencucian uang," ujar Febri.

"Untuk pencucian uang itu terkait dengan sejumlah hasil proyek-proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya," kata.

Yulianis juga mengatakan bahwa Nazaruddin kerap beri kesaksian palsu, tapi KPK tidak peduli selama kesaksian palsu itu menguntungkan.

Mengenai tuduhan itu, Febri mengatakan bahwa KPK tidak bergantung pada keterangan satu saksi saja dalam mengusut kasus. KPK tentu akan mengecek keterangan Nazaruddin dengan saksi dan alat bukti lainnya.

"KPK pasti tidak hanya bergantung pada satu saksi saja. Dengan demikian keterangan Nazaruddin tentu akan dinilai kesesuaiannya dengan bukti lain," ujar Febri.

Yulianis sebelumnya heran dengan perlakuan istimewa yang diberikan KPK kepada Nazarudin. Hal itu disampaikan Yulianis saat memberikan keterangan pada rapat Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

"Kami eks karyawannya Nazaruddin jadi curiga kok KPK istimewa banget memperlakukan Nazaruddin," kata Yulianis.

Halaman:


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com