Ditanya Pelanggaran Hukum PT IBU, Mentan Enggan Menjawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait aturan hukum yang dilanggar PT Indo Beras Unggul dalam memproduksi beras premium.

"Tanya deh itu ke polisi. Penyidkan itu, jangan kami masuk ke sana. Ini cuma dicampur semua, sudah," ujar Amran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menurut Amran, penggrebekan yang dilakukan polisi merupakan sebuah langkah untuk melakukan penstabilan harga pangan khususnya beras.

Hal itu, kata Amran, juga terjadi pada produk pangan lain, seperti bawang putih, cabai, dan jagung yang telah stabil harganya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah berfokus untuk menjadikan subsidi lebih tepat sasaran sehingga petani benar-benar diuntungkan dengan harga pangan yang juga tidak memberatkan konsumen.

Ia menilai bahwa saat ini ada kesenjangan keuntungan yang besar antara petani, konsumen, dan produsen.

"Seluruh harga beras ini relatif sama. (Perum) Bulog beli Rp 7.300 dari penggilingan. Berarti dari petani katakanlah Rp 7.000, mungkin Rp 6.800. Average Rp 7.000," ujar Amran.

"Kalau kita tarik Rp 7.000, ini diproses kemudian jatuh di pasar yang supermarket Rp 25.000. Pertanyaan saya disparitasnya berapa? Jangan dihubungkan ke penyidikan," kata dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menyatakan, beras yang dijual PT Indo Beras Unggul (IBU) bukanlah beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin melalui program Beras Sejahtera (Rastra).

"Bukan, saya sudah konfirmasi ke Direksi Bulog. Kalau dia diambil dari gudang Bulog saya bisa pastikan itu Rastra. Tapi kalau dibeli di petani, sangat mungkin itu IR 64 yang dapat subsidi pupuk dan subsidi benih," ujar Khofifah, Senin (24/7/2017).

(Baca: Mensos Sebut Beras PT IBU Bukan untuk Program Beras Sejahtera)

Dari kejadian tersebut, ia melihat belum ada regulasi yang mengatur persentase jumlah beras medium yang benih dan pupuknya disubsidi pemerintah.

Menurut dia, regulasi tersebut dibutuhkan agar jelas peruntukan beras yang benih dan pupuknya disubsidi pemerintah.

Sebelumnya, gudang beras PT IBU di Jalan Rengas kilometer 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017) petang, digerebek polisi.

Penggerebekan dilakukan terkait dugaan manipulasi kandungan harga beras. Anak usaha dari PT Tiga Pilar Sejahtera tersebut diduga telah mengubah gabah jenis IR64 yang dibeli seharga Rp 4.900 dari petani dan menjadi beras bermerek.

(Baca: Geledah Gudang Beras di Bekasi, Polisi Sita 1.100 Ton Beras Oplosan)

Gabah itu diproduksi menjadi dua merek beras dengan harga jual berbeda, yakni "Maknyuss" seharga Rp 13.700 per kilogram dan "Cap Ayam Jago" seharga Rp 20.400 per kilogram.

Kedua harga itu jauh dari yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 9.000 per kilogram dan berpotensi mematikan pelaku usaha lain.

Dalam gudang berkapasitas 2.000 ton itu, polisi menyita 1.100 ton beras siap edar. Beras tersebut dilabeli dengan berbagai merek, antara lain Ayam Jago, Maknyuss, Pandan Wangi, dan Rojo Lele.

(Baca juga: Mentan Berharap Tak Ada Lagi Oknum yang Bermain dalam Kasus Beras Oplosan)