Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Sinkron, Saya Jamin Kemiskinan Pasti Turun

Kompas.com - 24/07/2017, 12:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, naiknya angka kemiskinan karena koordinasi yang kurang maksimal di antara kementerian terkait.

Kurangnya koordinasi ini, menurut Jokowi, mengakibatkan pembagian beras sejahtera (rastra) menjadi terlambat.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat paripurna kabinet dengan topik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).

"Kalau kemarin sinkron, enggak akan, saya jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu. Hanya keterlambatan rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," kata Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi survei Badan Pusat Statistik.

Belum lama ini, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang medio September 2016-Maret 2017.

"BPS juga saya harapkan kalau melakukan sesuatu berkaitan dengan survei, itu semua kementerian harus ngerti," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta semua kementerian dan lembaga untuk memberikan perhatian dalam menekan kemiskinan.

Para Menteri Koordinator diminta Jokowi untuk mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

"Ini sudah urusan koordinasi saja. Sehingga jangan sampai pas pembagian rastranya terlambat, pas itu dilakukan survei. Masalah Itu saja sebetulnya, bukan masalah lain-lain yang fundamental," tambah Jokowi.

Sejumlah menteri menghadiri Pers Briefing 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK, bertema Pembangunan Manusia di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, (Senin 24/10/2016).Fachri Fachrudin Sejumlah menteri menghadiri Pers Briefing 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK, bertema Pembangunan Manusia di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, (Senin 24/10/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com