Ketua DPP PAN: 2019, PAN bisa ke Jokowi Bisa Tidak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan ada kemungkinan partainya tak lagi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah adanya perbedaan sikap dalam RUU Pemilu.

"Kami enggak tersandera partai manapun atau dengan Jokowi. Enggak ada kata harus kami dukung Jokowi, enggak. Untuk peluang dengan Jokowi juga masih ada, tapi kalau harus juga enggak," kata Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Yandri mengatakan, sifat politik yang dinamis memungkinkan pada 2019 nanti partainya tak lagi mendukung Jokowi. PAN membuka kemungkinan merapat ke oposisi atau mengajukan poros baru.

"2019 PAN bisa ke Jokowi bisa tidak, atau kami memajukan poros baru," ujarnya.

Baca: PAN: Dulu yang Ngajak Koalisi Pak Jokowi, Sekarang Terserah Pak Jokowi...

Yandri mengatakan, opsi-opsi ini kemungkinan akan jadi pembahasan Rakernas PAN bulan depan. Terkait dengan sikap Jokowi setelah PAN berbeda pendapat, Yandri mengatakan partainya tak merisaukan jika disingkirkan dari koalisi.

Ia hanya mengingatkan kadernya yang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, telah bekerja dengan baik sesuai target.

Baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara

"Kalau ini jadi alasan untuk me-reshuffle kabinet PAN ya enggak apa-apa, kami ikhlas. Artinya parameter untuk reshuffle sudah bergeser bukan lagi kinerja," ujar Yandri.

PAN sebelumnya tidak sejalan dengan koalisi pemerintah saat pengambilan keputusan UU Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

(baca: Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi)

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.