Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Akun Instagram DPR Unggah "KPK Kerjanya 'Nguping'"...

Kompas.com - 20/07/2017, 08:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Akun instagram resmi Dewan Perwakilan Rakyat, @DPR_RI, Rabu (19/7/2017) memancing komentar warganet.

Ribuan komentar membanjiri dua postingan yang menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Postingan pertama soal KPK sebuah foto dengan tulisan "Mega Korupsi KPK Diam Saja".

Pada postingan tersebut, mencantumkan kutipan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian keuangan negara dari kasus Pelindo II.

Sementara, foto kedua bertuliskan "KPK Kerjanya Nguping". Pada postingan foto ini, mengutip pernyataan Koordinator Komite Aksi Pemantau Hak Angket KPK (Kompak), M Amin Fahrudin.

Kutipan tersebut menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK.

Hingga Kamis (20/7/2017) pagi, tercatat lebih dari 2.000 komentar pada postingan ini.

Dua unggahan ini memancing reaksi warganet di tengah sorotan atas kinerja DPR terkait pembentukan Pansus Angket KPK dan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kritik warganet 

Sebagian besar komentar mempertanyakan dua foto yang diunggah @DPR_RI karena merupakan akun resmi lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Mereka menilai, tak pantas jika akun resmi lembaga negara menyerang lembaga lain.  

Salah satunya dari pemilik akun instagram @riannazheid.

"Ini akun IG resmi DPR bukan sih? Kok tidak mencerminkan kewibawaan ya. Jadi aneh," kata dia.

Sebagian warganet lainnya menilai, unggahan @DPR_RI itu bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian, yang alih-alih menyatukan perbedaan di masyarakat, tetapi justru memperuncing keadaan.

"Agak kecewa. Tidak seharusnya lembaga negara menebar kebencian melalui media soaial seperti ini. Jika ada suatu permasalahan maka harus diselesaikan secara TUN. Jangan malah menjelek-jelekan satu sama lain," ujar pemilik akun @renoiqbalsah.

Ada juga yang menilai sikap DPR tersebut sebagai respons atas pengusutan kasus korupsi e-KTP di KPK.

Halaman Berikutnya
Halaman:



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com