Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Susi Permudah Nelayan Dapat Alat Pengganti Cantrang

Kompas.com - 19/07/2017, 12:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempermudah para nelayan mendapatkan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan pengganti cantrang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil Susi, bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Perhubungan Budi Karya, Selasa (18/7/2017) kemarin.

"Intinya Pak Presiden minta agar pergantian cantrang dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, itu selama masa perpanjangan sampai Desember 2017, harus dipastikan itu terlaksana," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

 

(baca: Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar)

Teten mengatakan, pemerintah memang telah memperpanjang masa izin penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan hingga akhir tahun ini.

Namun, menurut dia, sebagian nelayan masih berdemo karena merasa kesulitan untuk mengganti alat penangkap cantrang tersebut.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Sebab, banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mendapat alat pengganti cantrang itu, mulai dari pengukuran kapal, perizinan, hingga mekanisme pembiayaan.

"Tiga hal itu yang membuat nelayan atau pemilik kapal kesulitan menjalankan kebijakan kementerian KKP soal pelarangan cantrang. Jadi itu harus dipermudah, sehingga dipastikan gejolak nelayan tuntas," ucap Teten.

Sementara, sampai masa perpanjangan 31 Desember 2017, Presiden juga memastikan pihak kepolisian atau pun TNI AL tidak menindak para nelayan yang menggunakan cantrang.

Teten meyakini, apabila Susi menjalankan instruksi yang sudah disampaikan Presiden, maka tidak akan ada lagi aksi protes yang dilakukan para nelayan.

"Diharapkan tidak ada demo lagi yang berkaitan alat tangkap cantrang," kata dia.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com