Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Yang Saya Lakukan Ganggu Kenyamanan Peraup Untung Besar

Kompas.com - 18/07/2017, 10:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menyebut adanya kartel yang tengah berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Apa tanggapan Susi?

"Pak Budi kan intelijen, jadi pasti tahu apa yang terjadi," kata Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

Susi merasa berbagai kebijakan yang diambilnya di bidang kelautan dan perikanan, seperti memerangi pencurian ikan, sudah mengganggu kenyamanan sejumlah pihak.

Oleh karena itu, dia tidak heran apabila ada kekuatan yang berusaha mencopotnya dari kursi menteri.

"Apa yang saya lakukan mengganggu comfort zone (zona nyaman). Comfort zone dari orang yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak appropriate," kata Susi.

"Jadi pasti banyak yang tidak suka. Saya mencoba membetulkan. Untuk siapa? Ya, untuk Indonesia. Ya, pasti yang tidak suka banyak. Tapi kan saya bekerja untuk Pak Presiden dan Indonesia," tambah perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat ini.

(baca: Susi Pudjiastuti Digoyang Cantrang...)

Budi Gunawan sebelumnya mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kartel pangan dan energi.

Budi mengakui kartel ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat luas.

Menurut dia, para kartel saat ini sedang berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Misi ini dilancarkan karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.

(baca: Penjelasan BIN soal Kartel yang Ingin Menggeser Susi Pudjiastuti)

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya," kata Budi Gunawan saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Kekuatan ini lah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tambah Budi.

Sekelompok nelayan memang kerap berdemo memprotes kebijakan Susi yang melarang penggunaan cantrang.

Padahal, pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang dianggap belum merata. Terakhir, kelompok ini diterima di Istana oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com