Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 14/07/2017, 19:12 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Perikanan Nusantara mengundang Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjelaskan maksud pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan.

Dalam sambutannya di Halaqah Nasional Alim Ulama, Budi menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menggeser Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya, hadir dalam pertemuan tersebut mewakili BIN. Seusai pertemuan, ia mengaku perbincangan dengan Masyarakat Perikanan Nusantara sangat konstruktif.

Ia mengungkapkan, maksud dari pernyataan Kepala BIN, yang dimaksud kartel bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Sundawan mengatakan pernyataan Kepala BIN merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.

"Statement beliau, hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, yuk mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah," ujar Sundawan seusai pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017).

(Baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

"Bahwa ini kita harus jadi satu. Menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," lanjut dia.

Ia menambahkan, Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan Budi Gunawan.

Sundawan menyampaikan BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

"Oleh karena itu, kami mencoba berbincang dengan Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan pool dari beberapa organisasi. Mari kita cari solusinya, tanpa kita harus menyentuh kebijakan Ibu Susi (Pudjiastuti). Itu bukan domain kami. Bukan kewenangan kami," kata Sundawan.

"Kewenangan kami adalah menjaga keamanan. Kami pilar utama dalam menjaga kemanan. Kita akan menjaga bersama. Insya Allah ke depan kondusif," lanjut dia.

(Baca: Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDI-P untuk Pilkada Jabar)

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kartel pangan dan energi.

Menurut Budi, kartel ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat luas. Ia menyebutkan, kartel tersebut saat ini tengah berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Misi ini dilancarkan karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya," kata Budi Gunawan, saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Kekuatan ini lah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tambah Budi.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, AHY: Itu Uang Rakyat!

Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, AHY: Itu Uang Rakyat!

Nasional
Indonesia dan Federasi Rusia Sepakati Perjanjian Ekstradisi

Indonesia dan Federasi Rusia Sepakati Perjanjian Ekstradisi

Nasional
Lantik PJU dan 7 Kapolda, Kapolri Ingatkan untuk Implementasikan Arahan Presiden Jokowi

Lantik PJU dan 7 Kapolda, Kapolri Ingatkan untuk Implementasikan Arahan Presiden Jokowi

Nasional
KTT ASEAN 2023, Kemenkominfo Pastikan Kesiapan Kualitas Jaringan Telekomunikasi di Labuan Bajo

KTT ASEAN 2023, Kemenkominfo Pastikan Kesiapan Kualitas Jaringan Telekomunikasi di Labuan Bajo

Nasional
PPP Yakin Jokowi 'Reshuffle' Berdasarkan Indeks Kinerja Masing-masing Menteri

PPP Yakin Jokowi "Reshuffle" Berdasarkan Indeks Kinerja Masing-masing Menteri

Nasional
Erick Thohir Janji Segera Negosiasi dengan FIFA untuk Hindari Sanksi

Erick Thohir Janji Segera Negosiasi dengan FIFA untuk Hindari Sanksi

Nasional
Presiden FIFA Kirim Surat Khusus ke Jokowi Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Presiden FIFA Kirim Surat Khusus ke Jokowi Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Polri Kembali Ingatkan, Gaya Hidup Mewah Jajaran Kepolisian Ada Sanksinya

Polri Kembali Ingatkan, Gaya Hidup Mewah Jajaran Kepolisian Ada Sanksinya

Nasional
Erick Thohir: FIFA Anggap Penolakan terhadap Israel Bentuk Intervensi

Erick Thohir: FIFA Anggap Penolakan terhadap Israel Bentuk Intervensi

Nasional
PB IDI: Oralit Tidak untuk Orang Sehat, Berisiko Hipernatremia dan Hiperglikemia

PB IDI: Oralit Tidak untuk Orang Sehat, Berisiko Hipernatremia dan Hiperglikemia

Nasional
MAKI: Dugaan Gratifikasi Rafael Bisa Jadi Pintu Masuk Buka Kasus Lain yang Lebih Besar

MAKI: Dugaan Gratifikasi Rafael Bisa Jadi Pintu Masuk Buka Kasus Lain yang Lebih Besar

Nasional
RUU Pembatasan Uang Kartal Ditertawakan DPR, ICW: Gambaran Suram Masa Depan

RUU Pembatasan Uang Kartal Ditertawakan DPR, ICW: Gambaran Suram Masa Depan

Nasional
Ketum PSSI: Presiden Tak Mau Indonesia Terkucilkan dari Peta Sepak Bola Dunia

Ketum PSSI: Presiden Tak Mau Indonesia Terkucilkan dari Peta Sepak Bola Dunia

Nasional
Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U-20, Jokowi Perintahkan Erick Thohir Lakukan Dua Hal

Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U-20, Jokowi Perintahkan Erick Thohir Lakukan Dua Hal

Nasional
AHY Minta Sepak Bola Dipisahkan dari Urusan Politik

AHY Minta Sepak Bola Dipisahkan dari Urusan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke