Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan BIN soal Kartel yang Ingin Menggeser Susi Pudjiastuti

Kompas.com - 14/07/2017, 19:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Perikanan Nusantara mengundang Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjelaskan maksud pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan.

Dalam sambutannya di Halaqah Nasional Alim Ulama, Budi menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menggeser Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya, hadir dalam pertemuan tersebut mewakili BIN. Seusai pertemuan, ia mengaku perbincangan dengan Masyarakat Perikanan Nusantara sangat konstruktif.

Ia mengungkapkan, maksud dari pernyataan Kepala BIN, yang dimaksud kartel bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Sundawan mengatakan pernyataan Kepala BIN merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.

"Statement beliau, hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, yuk mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah," ujar Sundawan seusai pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017).

(Baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

"Bahwa ini kita harus jadi satu. Menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," lanjut dia.

Ia menambahkan, Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan Budi Gunawan.

Sundawan menyampaikan BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

"Oleh karena itu, kami mencoba berbincang dengan Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan pool dari beberapa organisasi. Mari kita cari solusinya, tanpa kita harus menyentuh kebijakan Ibu Susi (Pudjiastuti). Itu bukan domain kami. Bukan kewenangan kami," kata Sundawan.

"Kewenangan kami adalah menjaga keamanan. Kami pilar utama dalam menjaga kemanan. Kita akan menjaga bersama. Insya Allah ke depan kondusif," lanjut dia.

(Baca: Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDI-P untuk Pilkada Jabar)

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kartel pangan dan energi.

Menurut Budi, kartel ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat luas. Ia menyebutkan, kartel tersebut saat ini tengah berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Misi ini dilancarkan karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya," kata Budi Gunawan, saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Kekuatan ini lah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tambah Budi.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com