Misbakhun Sebut Ada 'Mark Up' Pembangunan Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mukhamad Misbakhun menyampaikan, ada sejumlah temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait KPK.

Salah satunya mengenai penggelembungan anggaran atau mark up pada pembangunan gedung KPK.

"Mark up pembangunan gedung KPK sebesar Rp 600 juta dan itu dikembalikan. Tapi kan berarti sudah ada mark up," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

(baca: Ini Sejumlah Cerita Napi Koruptor kepada Pansus Angket KPK)

Temuan tersebut didasari pada hasil audit BPK pada 2017.

"Masa bayar bangun gedung KPK ada mark up. Dan itu audit BPK bukan kata saya," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Di samping itu, pansus juga mendapatkan banyak temuan dari hasil audit KPK tersebut.

Namun, Misbakhun enggan menyebutkannya lebih lanjut. Termasuk temuan adanya dana bantuan ke sejumlah LSM.

"Nanti lah," tuturnya.

(baca: Misbakhun Permasalahkan 17 Penyidik KPK)

Sebelumnya, Misbakhun juga menyampaikan temuan BPK lainnya, yakni soal pengangkatan penyidik KPK yang menyalahi prosedur.

Menurut dia, hal itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pansus sebelumnya menemui BPK. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Pansus menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit keuangan KPK selama sepuluh tahun terakhir.