Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Diaspora Tarik Investasi Asing ke Indonesia

Kompas.com - 03/07/2017, 12:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak warga negara Indonesia di luar negeri, atau yang tergabung dalam Indonesian Diaspora Network Global (IDNG), untuk membantu pemerintah mendapatkan investasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima pengurus IDNG di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, Presiden awalnya memaparkan terkait ekonomi dunia yang masih belum stabil benar. Setiap negara masih berusaha untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi dari luar.

"Oleh karena itu Presiden berharap bahwa para Diaspora Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor kita ke sana dan juga dalam rangka menarik investasi asing ke Indonesia," kata Retno usai pertemuan.

Menlu mencontohkan mengenai ekspor batu bara ke Meksiko, bekerja sama dengan KBRI Meksiko dan WNI yang tinggal disana. Menurut dia, selama ini ekspor batubara ke Meksiko dilakukan oleh Australia. Padahal, sebenarnya Indonesia juga mempunyai peluang.

(Baca: Presiden Jokowi Dapat Penghargaan dari Diaspora Indonesia)

"Nah akan sangat baik apabila kita bisa bersinergi dengan para diaspora yang sudah tinggal di sana lama, yang sudah memiliki network yang baik, untuk katakanlah mempermudah kita di dalam membuka peluang pasar," ucap Retno.

Menurut Retno, Presiden juga menyampaikan kepada Diaspora bahwa Indonesia sudah memperoleh investment grade sehingga mempermudah upaya untuk menarik investor asing ke Indonesia dan mempromosikan pariwisata.

"Jadi tagline 'Wonderful Indonesia' akan dibawa oleh diaspora Indonesia, ke mana pun, kapan pun, di mana pun, apa pun, aktivitas yang akan dilakukan. Sehingga pada saat diaspora melakukan kegiatan maka akan gampang sekali kalau sudah bicara Wonderful Indonesia is Indonesia," ucap Retno.

Dalam pertemuan tersebut, IDNG juga memberikan penghargaan kepada Jokowi karena dianggap selalu memberikan perhatian kepada Diaspora setiap kali berkunjung ke luar negeri.

Kompas TV Mengambil Peran Mendukung Keberagaman dan Toleransi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com