Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Nilai Kebijakan 8 Jam Belajar Jawa Sentris

Kompas.com - 17/06/2017, 10:33 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengatakan, kebijakan belajar delapan jam sehari dinilainya merupakan kebijakan yang Jawa Sentris.

Kebijakan itu dinilai tidak melihat dampak menyeluruh pada daerah lain.

Hal tersebut disampaikan Ledia dalam diskusi di radio Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

"Kita jangan ambil kebijakan yang Jawa sentris," kata Ledia.

Bahkan, Ledia mengatakan, di daerah Jawa sendiri seperti di Cililin, Jawa Barat ada sekolah yang aksesnya saja tidak mudah karena menaiki gunung.

Siswa menurut dia, mesti naik ojek yang biayanya berkisar Rp 25.000-50.000. Belum lagi mengenai risiko keamanannya.

Ledia juga menyinggung bagaimana dampak anak yang biasanya pulang sekolahnya kemudian membantu orangtua seperti berdagang, membantu orangtuanya yang nelayan, atau membantu mencari nafkah lainnya.

Aturan membuat anak belajar delapan jam sehari juga dinilai dibuat dengan waktu istirahat yang sedikit.

"Di sekolah sehari delapan jam, anak-anak kita istirahat cuma setengah jam. Jangankan anak, kita saja (orang dewasa) pasti ngomel (kalau istirahat cuma setengah jam)," ujar Ledia.

Dalam rapat DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ledia mengatakan DPR menyimpulkan kebijakan ini tidak memperhatikan dampak secara menyeluruh secara nasional.

"Kesimpulannya ini tidak bisa dipaksakan, kalaupun dipaksakan harus opsional," ujar Ledia.

Baca juga: Pembuat Kebijakan Sekolah Lima Hari Coba Sesekali Turun ke Bawah...

Kompas TV Polemik Kebijakan Sekolah 5 Hari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com