Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Anggaran Asian Games Jangan Dilebih-lebihkan

Kompas.com - 07/06/2017, 14:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar anggaran untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 mengendepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Anggaran harus dikalkulasi secara detail dan rinci.

"Dan perlu saya ingatkan untuk anggaran tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak berlebihan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai anggaran Asian Games 2018, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Walaupun persiapan yang dilakukan harus cepat untuk mengejar waktu yang tersisa, namun Jokowi meminta agar semua dilakukan secara terbuka transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Jokowi menekankan penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah perhelatan bangsa yang akan membawa nama baik Indonesia di mata dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya membeberkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

(baca: Anggaran Asian Games 2018 Mencapai Rp 30 Triliun)

Anggaran tersebut meliputi biaya penyelenggaraan, pembangunan infrastruktur, dan sarana transportasi pendukung Asian Games 2018.

"Biaya untuk infrastruktur hampir Rp 7 triliun. Kemudian, perbaikan di Palembang dan DKI Jakarta hampir Rp 3 triliun. Keseluruhannya menjadi Rp 10 triliun," kata Jusuf Kalla.

"Ada juga infrastruktur jangka panjang, seperti transportasi di Palembang yakni Rp 7 triliun, dan di Jakarta Rp 10 triliun. Itu sudah Rp 27 triliun. Total keseluruhannya bisa mencapai Rp 30 triliun," tutur dia.

Jusuf Kalla berharap, ke depannya akan ada pemasukan dari sponsor sehingga dapat membantu penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September.

Kompas TV PBSI Pertanggungjawabkan Hasil Piala Sudirman ke Kemenpora
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com