Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Sejak Reformasi, Pancasila dan Konstitusi Digerogoti

Kompas.com - 07/06/2017, 12:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfud MD mengatakan, semenjak reformasi, penghayatan dan pengamalan Pancasila di Indonesia semakin berkurang.

"Sejak zaman reformasi, kesadaran Pancasila dan konstitusi sesuai dengan yang dikehendaki pendiri negara sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti," ujar Mahfud usai dilantik Presiden di Komplek Istana Presiden, Rabu (7/6/2017).

Oleh sebab itu, tugas paling utama dari UKP-PIP, yakni menyadarkan masyarakat di Indonesia soal nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara lainnya.

"Ini dianggap yang utama yang nanti akan kami kerjakan. Membangun kesadaran kembali di tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila dan UUD 45 sebagaimana diwariskan para pendiri negara, bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mahfud.

(Baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila)

Semenjak dilantik, Rabu pagi, UKP-PIP langsung menggelar rapat perdana di Kantor Presiden. Namun, rapat perdana belum memutuskan hal-hal yang substansial. Rapat itu hanya menyepakati struktur dalam Dewan pengarah dan penentuan hari rapat setiap bulannya.

Sementara, tentang rencana program kerja, Dewan Pengarah akan terlebih dulu menunggu Eksekutif yang dijabat Yudi Latif untuk melengkapi strukturnya.

"Barulah targetnya nanti akan dirumuskan. Pokoknya kami akan bekerja secepatnya untuk membangun kesadaran kembali akan Pancasila itu," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

(Baca: Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Program Era Orba)

Diberitakan, Presiden Joko Widodo, Rabu pagi, melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan seorang sebagai Eksekutif UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta.

Kesembilan Dewan Pengarah, yakni Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun, seorang Eksekutif, yakni Yudi Latif.

Kompas TV Megawati Hadiri Parade Pancasila di Manado
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com