Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Aksi Saling Hujat Dihentikan untuk Kejar Ketertinggalan

Kompas.com - 03/06/2017, 17:01 WIB
Andi Hartik

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang bahaya saling menghujat terhadap keutuhan bangsa.

Dalam pidatonya saat meresmikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang pada Sabtu (3/6/2017), Jokowi meminta semua pihak untuk tidak terjebak pada kebiasaan yang menyebabkan bangsa terpecah.

"Jangan sampai kita terjebak pada persoalan-persoalan yang sekarang kita lihat. Saling menjelekkan, saling menghujat terutama di medsos (media sosial), saling menyalahkan, saling memfitnah, membuat berita hoaks," kata Jokowi dalam ritme yang melambat dan tegas.

Jokowi mengatakan, saling menyalahkan dan saling menghujat merupakan suatu tindakan yang tidak produktif untuk kemajuan bangsa. Karena itu, ia berharap energi yang ada pada bangsa ini digunakan untuk hal-hal yang positif.

"Ini hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak memiliki kontribusi terhadap negara ini. Kita harapkan energi di negara ini diarahkan kepada hal-hal yang positif. Bukan kepada hal-hal yang membuat pecah bangsa kita," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Takdir Tuhan untuk Kita adalah Keberagaman)

Permintaan Jokowi untuk menggunakan energi bangsa ke arah yang positif karena Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara lain.

Ia mencontohkan pendirian PT PAL Indonesia yang merupakan BUMN, dengan perusahaan serupa di Korea Selatan.

Menurut Jokowi, pendirian perusahaan pembuatan kapal itu hampir bersamaan. Tapi Indonesia kalah berkembang dengan Korea Selatan, yang sudah bisa membuat kapal selam. Sementara Indonesia masih belum bisa.

"Sama-sama dimulai tapi di sana sudah bisa membuat kapal selam, kita belum. Kita pesan di sana. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki," ucapnya.

Saat menghadiri Kajian Ramadhan PW Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang, Jokowi menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda.

Ia juga menyinggung banyaknya ujaran kebencian dan saling menghujat yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa.

Kompas TV Jokowi Tandatangani Perpres Pembinaan Ideologi Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com