Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laksamana Perempuan Pertama Asal Aceh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 01/06/2017, 21:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menunggu usulan resmi Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Usulan itu sebelumnya disampaikan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyikapi minimnya jumlah pahlawan perempuan Indonesia. 

"Memang jumlah pahlawan perempuan nasional tidak sebanyak pahlawan pria. Dari total 169 pahlawan nasional, hanya 12 yang berjenis kelamin perempuan," ungkap Khofifah seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Sosial, Kamis (1/6/2017).

Khofifah menjelaskan, untuk gelar pahlawan nasional, masyarakat perlu mengajukan usulan kepada bupati/walikota dan gubernur melalui Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

(Baca: KH Muhammad Zainudin Abdul Majid Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional)

Kemudian dari TP2GD, usulan tersebut diserahkan kepada Menteri Sosial dan dilanjutkan ke TP2GP.

Setelah itu usulan diteruskan ke Dewan Gelar untuk meminta persetujuan dari Presiden.

"Permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verifikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan di daerah kelahiran serta di tingkat nasional," tutur Khofifah.

"Dalam hal ini usulan dari KOWANI harus mendapat rekomendasi resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh mengingat Keumalahayati berasal dari Aceh," tambah dia.

(Baca: Pemprov Maluku akan Ajukan Alexander Jacob Patty Jadi Pahlawan Nasional)

Khofifah menuturkan, undang-undang mempersilahkan masyarakat mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk mendapat anugerah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional.

Sebelumnya, Kowani mengusulkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Menurut Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, dari catatan sejarah yang ada, dokumen dan cerita ahli waris keluarga, Keumalahayati atau lebih dikenal dengan Laksamana Malahayati sangat layak dijadikan salah satu pahlawan nasional.

Kompas TV Warga Kota Pematang Siantar dikejutkan oleh temuan buku Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang berseberangan dengan Pancasila. Menurut Humas Pematang Siantar buku sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca karena terdapat beberapa kekeliruan lainnya seperti asal pahlawan nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com