Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh NU Asad Syamsul Arifin Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 09/11/2016, 13:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama, Almarhum Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin.

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Penganugerahan Gelar Pahlawan ini diputuskan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 90/TK/Tahun 2016 tertanggal 3 November 2016.

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H.R. As'ad Syamsul Arifin tokoh dari provinsi Jawa Timur, atas jasa-jasanya yang luar biasa yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," demikian bunyi Keppres yang dibacakan.

As'ad lahir pada1897 di kota Makkah dan wafat pada 4 Agustus 1990 di Situbondo, Jawa Timur.

Semasa hidupnya, As'ad menjadi pengasuh dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

As'ad banyak berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jabatan terakhirnya di Nahdlatul Ulama adalah sebagai Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada dua tokoh.

Yakni, almarhum Mayor Jenderal (purn) Andi Mattalatta, tokoh dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan Almarhum Letnan Kolonel Inf (Anumerta) sroedji, tokoh dari Provinsi Jawa Timur.

Ini sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 91/TK/Tahun 2016 Tanggal 3 November 2016. Setelah Keppres dibacakan, Jokowi menyerahkan plakat tanda jasa kepasa masing-masing ahli waris.  

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan pemerintah pemerintah akan mengangkat seorang pahlawan nasional di akhir tahun ini. Namun Khofifah tak pernah menyebut nama. (Baca: Mensos Sebut Satu Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini, Siapa?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com