GKR Hemas Pernah Dua Kali Ditawari Jadi Pimpinan MPR Gantikan OSO

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengaku sempat ditawari menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggantikan posisi Osman Sapta Odang (OSO).

OSO kini menjadi Ketua DPD RI periode 2017-2019 setelah dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) yang dipandu oleh Wakil Ketua MA Suwardi.

"Terus terang sebelum terjadi kericuhan ini, saya sudah ditawari melalui orang. 'Bu Ratu kira-kira mau enggak gantikan posisi Pak OSO di MPR?' Saya bilang, saya bukan mencari jabatan," kata GKR Hemas dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Oesman Sapta menjadi ketua DPD setelah melalui mekanisme pemilihan yang menimbulkan dualisme kepemimpinan di lembaga para senator tersebut.

Satu kubu mendukung kepemimpinan Oesman Sapta, serta dua wakilnya Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Mereka menggantikan pimpinan lama, yang terdiri dari M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad, yang didukung kubu lain.

GKR Hemas melanjutkan, lobi-lobi politik agar dualisme kepemimpinan ini tak perlu diselesaikan melalui jalur hukum tak hanya sekali menghampiri Hemas.

"Sudah ramai, saya ditawari lagi. 'Sudahlah daripada kita ribut-ribut, kita rekonsiliasi politik. Karena ini tidak akan bisa selesai.' Saya ditawari lagi (posisi pimpinan) MPR," kata Ratu Hemas.

(Baca juga: Hemas Anggap Sekjen DPD Berpolitik)

GKR Hemas pribadi berprinsip, ia harus berjalan di dalam koridor hukum. Kepemimpinan OSO di DPD RI saat ini dianggapnya ilegal dan tidak sah.

Tentu saja ia menyadari, bahwa kisruh kepemimpinan DPD RI ini merupakan masalah politik dan hukum. Namun, ia memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum semaksimal mungkin.

"Saya dan kawan-kawan yang berseberangan dengan OSO berharap pendekatan politik terjadi kalau pendekatan hukum sudah final," kata GKR Hemas.

(Baca juga: Legalitas Pimpinan DPD)