Menristekdikti Minta Kampus Bersih dari Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan bahwa kampus harus bersih dari partai politik. Nasir khawatir, keberadaan partai bisa menyebabkan benturan atau konflik.

"Jangan ada partai politik di dalam kampus karena nanti akan menyebabkan benturan," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Di sisi lain, menurut Nasir, kampus tak hanya menjadi pusat pengembangan akademik, namun berpotensi melahirkan radikalisme.

(Baca: Wiranto: Ideologi Selain Pancasila Dilarang Disebarkan di Kampus)

Nasir juga menyatakan tidak boleh ada gerakan atau organisasi berideologi tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus.

"Gerakan-gerakan ini dapat mengikis rasa cinta Tanah Air, memunculkan radikalisme dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.

Nasir menjelaskan bahwa Kemristekdikti telah mempersiapkan formula mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program General Education.

Program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) ini berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme.

Dia mendorong pimpinan perguruan tinggi agar mengawasi paham radikal dan intoleran di kampus.

Nasir meminta para rektor memetakan dan mengidentifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di kampus.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa ada irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah. Gerakan ini harus diwaspadai.

(Baca: Menristekdikti: Kampus Tidak akan Lagi Terikat Batasan Negara)

Apalagi saat terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen yang diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ke negara asal, termasuk Indonesia.

Wiranto menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya gerakan transaksional yang bertentangan dengan Pancasila.

"Posisi perguruan tinggi sangat strategis. Masa depan bangsa ini ada di kampus-kampus. Jangan sampai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke kampus," kata Wiranto.