Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditolak Warga Manado, Ini Kata Fahri Hamzah

Kompas.com - 13/05/2017, 19:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak berkomentar banyak soal akai penolakan terhadap dirinya di Sulawesi Utara. Fahri Hamzah dianggap sebagai sosok yang sering mengumbar pernyataan yang memicu tindakan intoleran. Ia hanya menekankan bahwa sebuah dialog penting untuk dibangun.

"Bangsa kita terlalu besar, kompleks dan tidak bisa disederhakanakan. Maka sebaiknya kita tempuh jalur dialog," kata Fahri singkat saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Sabtu (13/5/2017).

Sejumlah elemen masyarakat mendatangi Bandara Sam Ratulangi Manado, Sabtu. Mereka menolak kedatangan Fahri Hamzah yang dijadwalkan tiba sekitar pukul 10.20 Wita.

Penolakan kedatangan Wakil Ketua DPR RI tersebut mulai diserukan sejak Jumat (12/5/2017) kemarin melalui media sosial.

Elemen masyarakat yang menggelar aksi tersebut membawa spanduk dan pamflet yang berisikan berbagai seruan, di antaranya bertuliskan "Usir si mulut busuk Fahri".

Gelar aksi tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Baca juga: Massa Jebol Pagar Kantor Gubernur Sulut, Fahri Hamzah Dievakuasi

Ribuan massa yang menggelar aksi menolak kedatangan Fahri Hamzah di Manado juga meneriaki Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Olly yang semula berada di dalam Ruang VIP Bandara Sam Ratulangi Manado keluar menemui massa.

Saat menyampaikan seruan agar massa tidak bertindak berlebihan, Olly malah disambut dengan teriakan. "Usir Fahri Hamzah, usir, usir..." teriak massa sambil mengacungkan tangan ke atas.

Olly menyatakan bahwa masyarakat Sulut semestinya adalah masyarakat yang cinta damai. "Oleh karena itu, mari kita semua mempertahankan hal itu. Saya gubernur pilihan anda semua, tidak mungkin menggadaikan Sulut," tegas Olly.

Baca juga: Ditolak oleh Massa di Manado, Fahri Hamzah Akhirnya Pulang

Kompas TV Kontroversi hak angket kepada KPK terjadi setelah Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyetujui hak angket meskipun sejumlah anggota dewan menolaknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com