Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI-Polri Dukung Upaya Pemerintah Terkait Pembubaran HTI

Kompas.com - 12/05/2017, 18:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah purnawirawan TNI-Polri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Agum Gumelar mengatakan, dalam pertemuan itu mereka menegaskan dukungan kepada pemerintah terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah yang telah membubarkan organisasi HTI melalui proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pula kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Agum saat memberikan keterangan usai pertemuan.

Agum menuturkan, belakangan sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat dan tak terkendali, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal yang sangat luas.

Kondisi tersebut, kata Agum, sudah sampai pada titik yang sangat meresahkan, dipicu oleh maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Agum menyebut gerakan pendirian khilafah seperti yang dilancarkan oleh HTI yang berbenturan dengan kelompok nasionalis, telah mengakibatkan meluasnya potensi konflik.

"Sehingga mengancam keutuhan bangsa-negara," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan itu.

(Baca juga: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakrie berharap agar tindakan tegas serupa dapat diterapkan pada organisasi lain, atau perorangan yang berpaham radikal.

"Tindakan tegas juga harus ditujukan kepada ormas radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya," ujar Kiki.

Selain itu Kiki juga menyarankan agar tindakan pembubaran diikuti dengan berbagai langkah strategis.

Menurut Kiki, pemerintah harus melakukan tindakan deradikalisasi secara massif, terencana dan sistematis yang menitikberatkan pada upaya pembangunan karakter.

"Kami menyadari bahwa penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar dan mendalam dari para pengikutnya," ucap Kiki.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, beberapa purnawirawan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

(Baca juga: Sikap Pemerintah dan HTI Tak Berubah soal Upaya Pembubaran HTI...)

Kompas TV Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pembubaran organisasi mereka oleh pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com