Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Berpotensi Usung AHY pada Pilpres, Ini Kata PAN, PKB, dan PPP

Kompas.com - 08/05/2017, 11:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berpotensi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi kemungkinan angka presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 0 persen.

Adapun pada Pilkada DKI Jakarta 2017, tiga partai selain Partai Demokrat turut mengusung AHY sebagai calon gubernur. Tiga partai itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bagaimana tanggapan tiga partai tersebut terkait kemungkinan majunya AHY pada pilpres?

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno tidak berkomentar banyak. Menurut dia, pembahasan soal presidential threshold bahkan masih belum selesai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU Pemilu) dan pemerintah.

"Saya kira masalah PT ini masih dibahas di DPR dan pandangan PAN perlu adanya PT agar presiden yang diusung parpol memiliki dukungan, baik parlemen maupun rakyat," kata Eddy saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (8/5/2017).

Sementara itu, PKB menilai hal itu menjadi hak Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menuturkan, pihaknya belum melakukan pembahasan pilpres 2019 karena momentumnya masih jauh.

"Bagi kami, itu sepenuhnya keputusan Demokrat," kata Daniel.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, pengusungan calon presiden merupakan hak masing-masing parpol.

Adapun koalisi PPP dan Demokrat, kata dia, sebatas Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Sedangkan koalisi tersebut kini sudah selesai.

"Jadi soal selebihnya, seperti koalisi pilpres maka itu sesuatu yang masih jauh dan belum pernah sedikit pun disinggung di antara kedua parpol ini," ucap Arsul.

Saat ini, PPP sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah masih fokus untuk menyukseskan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jika pemerintahan ini berhasil dan elektabilitasnya tinggi di masyarakat maka prioritas PPP logisnya adalah mendukung pencalonan kembali Pak Jokowi jika beliau akan kembali jadi capres," ucapnya.

(Baca juga: Demokrat Anggap AHY Punya Modal untuk Maju pada Pilpres 2019)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, ambang batas pilpres sangat krusial dalam memengaruhi peta politik pencapresan di pemilu 2019. Ia merasa saat ini di DPR lebih banyak partai yang menginginkan PT sebesar 0 persen.

Menurut dia, Partai Demokrat siap bila harus mengusung capres sendiri jika PT ditiadakan.

Saat ditanya apakah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal diusung, Hinca tak langsung menjawab. Namun, Hinca juga tak membantah.

(Baca: Jika "Presidential Threshold" 0 Persen, Demokrat Berpotensi Usung AHY)

"Beliau (AHY) punya pengalaman September sampai Februari di DKI (Pilkada DKI Jakarta), cepat sekali. Tapi juga cepat sekali melahirkan dia sebagai orang yang dikenal. Bahkan di daerah juga seperti di Kepulauan Riau dan kamu lihat sendiri di NTB, antusiasme masyarakat tinggi sekali kan," kata Hinca.

Kompas TV Alasan Agus Yudhoyono Menangis Saat Mengundurkan Diri dari TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com