Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pemberantasan Hoaks dan Fitnah Tidak Boleh Tebang Pilih

Kompas.com - 07/05/2017, 13:28 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

MATARAM, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemberantasan hoaks dan fitnah tidak boleh tebang pilih.

Hal tersebut disampaikan SBY usai menandatangani petisi "Stop Hoaks dan Fitnah" di Mataram, Minggu (7/5/2017).

"Kami tentunya ingin keadilan yang sejati di negeri ini. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan hoaks dan fitnah juga tidak boleh tebang pilih," kata SBY dalam pidatonya.

SBY mengatakan, dia sering menjadi korban hoaks dan fitnah, terutama pada saat Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan belum lama ini.

"Negara Indonesia ini adalah negara kebenaran, negara keadilan, negara etika dan negara hukum. Bukan negara kebohongan, bukan negara fitnah, bukan negara hoaks. Rakyat harus memerangi hoaks ini," kata SBY.

Hari ini SBY bersama istrinya Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi melakukan kegiatan jalan sehat, bermain voli, futsal serta menandatangani petisi antihoaks dan fitnah.

Penandatanganan petisi ini memecahkan rekor MURI dengan jumlah mencapai 9.709 tandatangan.

Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Mataram pada 7-9 Mei 2017.

(Baca: Demokrat Buka Rakernas dengan Penandatanganan Petisi Antihoaks)

Selain mengajak rakyat untuk perang melawan hoaks, SBY juga mendukung pers media di Indonesia untuk merdeka dan bertanggung jawab.

SBY mengatakan, pers itu tidak boleh terlalu membela pihak-pihak tertentu dan tidak boleh terlalu menghajar pihak-pihak yang lain.

"Dari Mataram ini kita kumandangkan gerakan nasional, bahkan gerakan internasional setop hoaks dan fitnah. Kita dukung pers yang merdeka, adil dan bertanggung jawab," kata SBY. 

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com