Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut Ada Kesepakatan Tertulis Anies-Sandi Pimpin DKI 5 Tahun

Kompas.com - 05/05/2017, 11:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah membuat kesepakatan tertulis agar pasangan tersebut menyelesaikan masa jabatannya memimpin DKI Jakarta selama lima tahun.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kesepakatan tersebut bahkan telah dibuat sejak jauh hari sebelum Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI, yakni tertanggal 23 September 2016.

"Memang dari awal pembicaraan saya merumuskan semacam ada kesepakatan pakai tulisan tangan saya sesuai salah satu butirnya adalah Pak Anies, Pak Sandi menyelesaikan masa jabatannya 2017-2022," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

(Baca: Amien Rais Nilai Prabowo Tak Konsisten jika Gandeng Anies pada 2019)

Menurut dia, ketika seseorang mendapatkan jabatan, amanah tersebut harus dituntaskan hingga masa baktinya selesai.

Termasuk ketika terpilih sebagai kepala daerah, maka harus mewujudkan sederetan rencana dan cita-cita yang sudah diprogramkan.

"Kalau hanya loncat-loncat untuk apa jabatan kalau tak bisa melaksanakan?" tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

Pendiri dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meyakini, jika resmi terpilih, Anies Baswedan akan menuntaskan masa jabatannya sebagai gubernur DKI.

Amien Rais sangat yakin Anies tak akan berhenti di tengah jalan untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2019.

"Kita harus dukung betul supaya kedua beliau (Anies Baswedan-Sandiaga Uno) dalam lima tahun mengurus Jakarta dengan baik. Jangan jadi presiden dulu," tutur Amien dalam acara evaluasi pemenangan pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

(Baca: Amien Rais Berharap Anies-Sandi Berkomitmen Lima Tahun Pimpin Jakarta)

"Kata Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla), kalau belum tuntas jadi gubernur terus jadi presiden, hancur negara kita. Setelah jadi gubernur lima tahun bolehlah kita dukung ke nasional," kata Amien, yang disambut tawa para peserta rapat.

Anies-Sandi unggul suara atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam hitung cepat Pilkada DKI Jakarta. Pasangan nomor urut tiga itu juga unggul di perhitungan resmi KPU. 

Kompas TV Amien Rais meminta Anies Baswedan tidak maju dalam kontentasi pilpres tahun 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com