Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahasa Simbolik dari Mayoritas Diam

Kompas.com - 05/05/2017, 10:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Jajaran karangan bunga menutupi pagar kompleks gedung Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). Pesan yang disampaikan dalam karangan bunga itu relatif seragam: apresiasi dan harapan agar Polri terus menjaga Pancasila sekaligus melawan radikalisme. Sebuah bentuk komunikasi simbolik dari masyarakat.

Di salah satu karangan bunga tertulis "NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 Harga Mati!!! Terima kasih TNI-Polri, Terima kasih Pak Tito Sudah Mengawal Keutuhan Negeri ini. Kami Macan Ternak Mendukung Bapak. Jangan Kasih Kendor Leeebbaasss!!! dari MAmak2 CANtek anTER aNAK".

Di karangan bunga lainnya tertulis "Kami Silent Majority dukung NKRI dari HH FANS". Selain itu, juga ada karangan bunga yang menyampaikan pesan "Terima kasih. TNI dan Polri Jangan Biarkan Anak Cucu Kami Rusak Dipengaruhi Ajaran Radikal dari Group Dokter Aesthetic Anti Aging Pecinta Damai".

Beberapa personel Polri yang berjaga di luar pagar Mabes Polri menuturkan bahwa karangan bunga itu mulai berdatangan beberapa hari terakhir. Jumlahnya belum diketahui pasti karena pada Rabu menjelang siang, petugas pengantar karangan bunga juga masih berdatangan mengantar karangan bunga. Namun, setidaknya, karangan bunga itu sudah lebih dari 100 buah.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Demam Karangan Bunga adalah Ekor dari Perang Medsos)

Karangan bunga untuk Mabes Polri itu masih mungkin bertambah. Hingga kemarin siang, di lantai dua Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, kesibukan menyiapkan karangan bunga pesanan yang sebagian untuk dikirim ke Mabes Polri belum selesai. Pesanan masih terus mengalir. Sebagian pemesan dari Jakarta, tetapi ada pula pemesan luar Jakarta.

Beberapa pegawai usaha pembuatan karangan bunga itu sampai bergadang menyelesaikan pesanan. Ipung (27), pegawai Eka Putri Florist, mengatakan semalaman belum tidur. "Entah sudah berapa gelas kopi habis, ha-ha-ha," ujarnya.

Para pembuat karangan bunga di pasar itu beberapa pekan terakhir kebanjiran pesanan. Setelah sebelumnya topik ucapan berupa apresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk dikirim ke Balai Kota Jakarta, kini pesanan mereka didominasi ucapan apresiasi usaha Mabes Polri menjaga toleransi dan melawan radikalisme.

Menurut Davi (32), pengelola Bos Bunga Florist, pesanan karangan bunga dengan pesan semacam itu tidak hanya ditujukan ke Mabes Polri. Ada pula pemesan yang mengirim karangan bunga ke Mabes TNI dan Istana Negara. Sebagian besar pemesan karangan bunga, kata dia, merupakan perorangan, bukan organisasi atau lembaga. Mayoritas pemesan mengirim pesan singkat berisi materi ucapan lalu mentransfer uang pembayaran dengan nilai Rp 450.000-Rp 1 juta per karangan bunga.

Menjaga Pancasila

Yuliana (55), warga Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu pengirim bunga ke Mabes Polri. Saat dihubungi melalui telepon, ia mengatakan, uang untuk membayar karangan bunga itu berasal dari patungan 17 orang. Sebagian dari tetangga, sebagian mantan teman sekolah, sebagian lagi keluarga besarnya.

"Saya enggak mau negara kita hancur karena dijadikan ladang radikalisme seperti di Suriah. NKRI harga mati dan Pancasila tidak boleh diganti," katanya.

Dia mengaku mulai tergerak mengirim karangan bunga setelah mendapat pesan dari kenalannya. Di pesan itu, ada video Kapolri Jenderal Tito Karnavian tengah berbicara dalam sebuah forum, mengundang silent majority (mayoritas diam) untuk bersuara memberikan dukungan.

Di media sosial, pengiriman karangan bunga untuk Mabes Polri ini cukup menarik perhatian. Kata kunci "Mabes Polri" menjadi salah satu topik terhangat Twitter di Indonesia. Namun, sikap netizen atau warga pengguna internet beragam. Ada yang mengapresiasi gerakan mengirim karangan bunga tersebut, tetapi juga ada yang memberi komentar negatif.

(Baca: Mabes Polri Terima Lebih dari 1.100 Karangan Bunga)

Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com