Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristekdikti: Kampus Tidak akan Lagi Terikat Batasan Negara

Kompas.com - 02/05/2017, 11:50 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan kampus di perguruan tinggi tidak akan lagi terikat batasan negara.

"Sekarang ini era digital, era paperless. Ke depan perkuliahan tidak ada lagi di kelas. Kuliah tidak mengandalkan pada ruangan. Nanti kuliah bisa di rumah, bisa dimana berada. Tidak terikat tempat. Kampus tidak terikat oleh batasan negara lagi," kata Nasir saat meresmian Pusat Riset Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Surabaya, Selasa (2/5/2017), seperti dikutip Antara.

Untuk itu, Nasir meminta Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo untuk menyiapkan regulasi terkait kuliah tanpa batas negara ini. Regulasi juga mengatur agar kampus di Indonesia berkembang lebih cepat. 

(Baca: BNPT Manfaatkan Riset Kampus Antisipasi Radikalisme Pendidikan)

Nasir pun meminta perguruan tinggi untuk meningkatkan publikasi hasil riset di jurnal internasional dan terus ditingkatkan jumlahnya setiap tahun.

"Publikasi di ITS luar biasa. Pada 2017, Pak Rektor mencanangkan publikasi 1.000 jurnal internasional. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan sukses. Saya berharap perguruan tinggi lain akan mengikuti," katanya.

Menurut dia, publikasi hasil riset di jurnal internasional sudah menjadi ukuran kemajuan perguruan tinggi.

Dia berharap riset di jurnal internasional naik tiap tahun. 

Terkait dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Menristekdikti berharap PTN bisa menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kelas dunia.

(Baca: Pemerintah Bangun Kampus Pariwisata Dekat Pulau Komodo)

Dia akan membicarakan masalah PTNBH dengan Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Asasi Manusia agar PTN bisa mengatur rumah tangganya sendiri secara penuh.

"Pemerintah hanya memberikan bantuan bantuan secara umum. Semua pengelolaan dana bisa dilakukan sendiri. Rektor mau digaji Rp 100 juta silakan, mau Rp 15 juta silakan," katanya.

Kompas TV Mahasiswa Untirta Gelar Paradeâ?? Peringati Hari Bumi Sedunia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com