Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Perdamaian di Semenanjung Korea Harus Segera Dikembalikan

Kompas.com - 30/04/2017, 09:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terjadi di Semenanjung Korea.

Dalam sesi "retreat" di KTT ke-30 ASEAN, Sabtu (29/4/2017) di Formal Living Room, Coconut Palace, Manila, Filipina, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN harus ambil bagian untuk meredakan ketegangan tersebut.

"ASEAN harus mengirim pesan kuat kepada Korea Utara agar menaati semua resolusi Dewan Keamanan PBB," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Baca juga: China: Dialog dan Negosiasi untuk Selesaikan Krisis Korea Utara

Presiden juga mengatakan, ASEAN berharap, semua pihak yang terlibat dalam ketegangan tersebut menahan diri agar suasana tidak semakin memburuk.

"Stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea harus segera dikembalikan," ujar Jokowi.

Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan membahas situasi di Semenanjung Korea dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jingping.

Laut China Selatan

Selain ketegangan di Semenanjung Korea, Presiden Jokowi serta para pemimpin ASEAN lainnya juga membahas isu internasional lainnya, di antaranya pemberantasan terorisme dan Laut China Selatan. Khusus soal Laut China Selatan, para pemimpin ASEAN berharap kerangka Code of Conduct dapat diselesaikan pada pertengahan 2017 ini.

Diketahui, COC sebenarnya sudah dibahas di Bali pada Desember 2016 lalu antara ASEAN dengan China atau yang disebut "Bali Draft". Draf tersebut kemudian semakin disempurnakan dalam pertemuan di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017.

Baca juga: Rusia Dikabarkan Geser Tentaranya ke Perbatasan Korea Utara

Jokowi mengatakan, Indonesia berharap Laut China Selatan tidak dijadikan proyeksi bagi kekuatan negara-negara besar.

"Indonesia mengajak Republik Rakyat Tiongkok untuk terus memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan," kata Jokowi.

Kompas TV Problematika Donald Trump Di 100 Hari Kepemimpinan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com