Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KPK soal BAP yang Kerap Bocor ke Publik

Kompas.com - 18/04/2017, 23:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) soal berita acara pemeriksaan (BAP) yang kerap bocor ke publik.

Hal itu dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK, Selasa (18/4/2017) malam. 

"Apakah ini sudah jadi semacam modus di KPK. Dibocorkan keluar baru KPK eksekusi. Berarti ada info dari KPK yang dengan mudah bocor ke publik. Apakah ini SOP-nya KPK dalam penanganan kasus?" tanya Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu dalam RDP Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Adapun Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, menyoal kebocoran BAP yang telah terjadi beberapa kali setidaknya sejak 2013 lalu. Ia mencatat sedikitnya lima BAP yang bocor ke publik.

"Pembocor BAP itu ternyata ada pasalnya di KUHP. Apa proses yang telah dilakukan? Karena menurut catatan, itu sudah berlangsung sejak 2013 Februari pada kasus Anas Urbaningrum," kata Akbar.

 

Seperti diketahui, BAP Anas Urbaningrum bocor ke publik. Saat itu, KPK membentuk komisi etik untuk menelusuri sumber kebocoran. 

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kebocoran tersebut belum tentu bersumber dari internal KPK.

Laode mencontohkan surat dakwaan. Setelah mendapat laporan terkait BAP yang bocor ke publik, Pimpinan KPK menggelar rapat untuk mengecek sumber kebocoran tersebut.

Dalam rapat itu, Pimpinan KPK menanyakan kepada jaksa terkait surat dakwaan yang diserahkan kepada kuasa hukum dan pengadilan seminggu sebelum sidang digelar. Dalam lampirannya terdapat BAP.

"Di situlah yang sering keluar ke publik," tutur Laode.

(Baca: Pimpinan KPK Bantah Ada BAP yang Bocor)

Meski begitu, KPK juga terus berupaya agar tidak ada lagi anggapan publik bahwa ada modus pembocoran BAP di internal KPK. Salah satu upayanya adalah mencetak watermark pada kertasnya.

"Jadi mungkin begitu untuk salah satu niatan cara dari kami agar dokumen itu bisa ketahuan (bocor dari mana). Kalau ada watermark bisa jelas," ujar dia.

Kompas TV Sidang lanjutan dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, diwarnai drama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com