Wakil Ketua Fraksi PDI-P Nilai Pencegahan Setya Novanto Dilematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno menilai pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto dilematis.

Menurut dia, bagaimana pun ketua DPR memiliki fungsi diplomatis sebagai lembaga negara.

"Indonesia menjadi anggota forum parlemen dunia, memang ini dilematis," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (13/4/2017).

Dicegahnya Novanto untuk bepergian ke luar negeri, kata dia, sedikit banyak dapat mengganggu citra DPR. Sebab, ketua DPR merupakan simbol lembaga negara yang menjadi kunci dalam proses demokrasi.

Selain itu, ada beberapa forum internasional yang tidak bisa diwakilkan oleh pimpinan DPR lain.

"Parlemen kan simbol rakyat dan proses demokrasi. Kalau ketua lembaganya dicekal gini kan kami ikut prihatin dan menyayangkan," tutur Hendrawan.

Namun, di balik pencegahan Novanto, ia menduga ada hal besar yang akan diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, Novanto terbilang cukup kooperatif saat diminta untuk memberikan keterangan terkait kasus e-KTP.

"Jadi kalau dia sampai dicekal, apakah KPK melihat suatu misteri konspirasi tertentu atau apa. Pasti ada misteri di balik e-KTP ini yang luar biasa," tutur Anggota Komisi XI DPR itu.

(Baca juga: Golkar Bantah Akan Minta Jokowi Batalkan Pencegahan Setya Novanto)

DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Langkah tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

Pencegahan Novanto sendiri dilakukan Dirjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pencegahan tersebut dilakukan karena Setya Novanto merupakan saksi penting untuk terdakwa Andi Agustinus alis Andi Narogong. Novanto dicegah selama enam bulan ke depan.

(Baca juga: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)