Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Nilai Saldi Isra Sosok yang Cerdas dan Berintegritas

Kompas.com - 11/04/2017, 13:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru, Saldi Isra, merupakan sosok yang cerdas, dan memiliki idealisme serta integritas.

Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi terpilihnya Saldi selaku hakim MK pengganti Patrialis Akbar.

"Saya kenal Saldi sejak lama. Tahun 1994 kami sama-sama berkompetisi di ajang mahasiswa berprestasi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

"Saya kenal dia sebagai orang yang cerdas, idealis, dan berintegritas. Mudah-mudahan bisa mewarnai MK dengan pemikiran yang obyektif dan bernas," kata dia.

(Baca juga: Profil Saldi Isra, Hakim Konstitusi Pilihan Jokowi...)

Karena itu, kehadiran Saldi Isra diharapkan Fadli Zon akan membawa MK lebih progresif dalam menjalankan tugasnya, yakni saat menguji materi undang-undang dan menggelar sidang sengketa pilkada.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, selama MK berdiri, sudah ada dua hakim yang terjerat kasus korupsi dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu, lanjut dia, menunjukkan banyaknya godaan bagi hakim MK. Ia menambahkan godaan tersebut ditemui saat seorang hakim MK menangani sengketa pilkada dan menguji materi sebuah undang-undang.

Fadli mengatakan, godaan itu terbukti dari dua kasus sebelumnya. KPK telah menangkap mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang tersangkut kasus korupsi sembilan sengketa pilkada pada 2011.

(Baca juga: Jadi Hakim MK Pilihan Jokowi, Saldi Isra Diharap Jaga Independensi)

Selain itu, KPK juga menangkap Patrialis Akbar dalam kasus korupsi uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Jadi saya harap Saldi tidak mudah diintervensi oleh berbagai kepentingan dan godaan, sebab di MK itu banyak godaannya," ujar Fadli.

Kompas TV Sosok Saldi Isra yang Gantikan Patrialis Akbar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com