Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelantikan Pimpinan DPD Dijadwalkan Pukul 14.00, Anggota Belum Dapat Undangan

Kompas.com - 04/04/2017, 14:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijadwalkan akan dilakukan Pukul 14.00 WIB. Adapun tiga pimpinan DPD terpilih yang akan dilantik adalah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Namun, hingga Pukul 14.32 WIB belum ada tanda-tanda pelantikan akan dilakukan. Bahkan, Anggota DPD RI dari Kepulauan Riau Djasarmen Purba mengaku tak menerima undangan paripurna pelantikan.

"Enggak ada undangan. Ya sudah, lah. Apakah kami saja yang enggak dapat. Tidak tahu," kata Djasarmen saat ditemui di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang.

Ia meyakini, empat rekan satu daerah pemilihannya juga tak mendapatkan undangan. Bahkan, salah satu anggota DPD dari dapil Riau diketahui sudah terbang ke dapilnya.

(Baca: Drama DPD "Ribut" Urusan Kursi Pimpinan...)

Sementara itu, Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau juga tak menerima undangan fisik melainkan hanya undangan via Whats App.

Sedangkan hingga Pukul 14.25 WIB, ruang sidang paripurna Gedung Nusantara V yang sedianya dipakai untuk pelantikan masih kosong dan tak ada tanda-tanda akan dilakukan pelantikan.

Djasarmen meyakini, Mahkamah Agung (MA) tidak akan hadir. Sebab, penetapan tiga pimpinan baru melanggar putusan MA Adapun putusan MA yang dikeluarkan beberapa waktu lalu membatalkan tata tertib DPD nomor 1/2016 dan 1/2017 yang menyatakan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

"Kalau tetap melantik berarti MA bunuh diri. Saya haqul yakin MA tidak akan melantik," ujarnya.

(Baca: Oesman Sapta Odang Terpilih Jadi Ketua DPD)

Saat ini, kata dia, bola ada pada MA. Menurutnya, jika MA melantik Oesman Sapta sebagai Ketua DPD dan dua wakilnya, maka MA melanggar putusannya sendiri.

"Artinya bunuh diri itu untuk melanggar apa yang dia keluarkan, apa yang dia putuskan. Bola ada di sana, bukan di kubu ini dan itu," tuturnya.

Kompas TV Ini Pemicu "Banting Rekan" di Sidang DPD RI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com