Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Harap Panglima Bolehkan Pendirian TPS di Kompleks TNI

Kompas.com - 01/04/2017, 09:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) berharap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengizinkan KPU DKI Jakarta mendirikan Tempat Pemugutan Suara (TPS) di kompleks TNI.

Hal ini agar memudahkan warga yang tinggal di Kompleks TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang digelar pada 19 April 2017.

Pada saat pemungutan suara putaran pertama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan seluruh jajarannya agar melarang pendirian TPS di dalam kompleks TNI. Tujuannya, menjaga netralitas TNI dalam pesta demokrasi.

Akibat adanya aturan tersebut, sejumlah lokasi TPS dipindahkan. Jaraknya cukup jauh dari rumah warga.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat, citra netralitas TNI akan tetap terjaga meskipun di Kompleks TNI didirikan TPS.

(Baca:  Pendirian TPS di Kompleks TNI, KPU DKI Diminta Berkomunikasi dengan Panglima)

Oleh karena itu, sebaiknya Panglima TNI mendukung penyelenggaraan pilkada kali ini dengan memberikan kemudahan akses bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya.

"Aksesabilitas bagi pemilih menjadi pertimbangan utama," kata Hadar saat dihubungi, Sabtu (1/4/2017).

Menurut Hadar, TPS perlu didirikan di area yang mudah dijangkau warga.

"Jadi para pemilih tidak kesulitan untuk ke TPS yang berada dekat dengan rumah tinggalnya. Sehingga, tingkat partisipasi akan tetap tinggi," kata Hadar.

(Baca: Menhan Minta KPU Hormati Aturan soal TPS di Kompleks TNI)

Pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, sejumlah TPS yang sedianya didirkan di dalam kompleks TNI Ad Berland dipindahkan ke pinggir jalan Matraman, Jakarta Timur.

Demi memfasilitasi warga agar tetap bisa menjangkau TPS, pihak penyelenggara menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya, mengerahkan kendaraan milik warga.

"Masih banyak warga yang belum memilih, distribusi odong-odong untuk mengangkut pemilih ini frekuensinya ditambah. Jarak rumah warga sampai ke lokasi TPS 300 meteran," kata Komisioner KPU Arief Budiman saat memantau lokasi pemungutan suara di pinggir jalan raya Matraman, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2017).

Kompas TV Dugaan Tak Netral, Ketua KPUD Jalani Sidang Kode Etik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com