Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anda Terlewat Info soal Isu Nasional? Ini 5 Berita Populer Kemarin

Kompas.com - 31/03/2017, 05:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan nasional sepanjang Kamis (30/3/2017), didominasi kasus dugaan korupsi e-KTP yang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Banyak fakta muncul dalam sidang yang menghadirkan sejumlah saksi tersebut.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah rencana aksi demo pada siang hingga petang nanti.

Aksi demo 313 itu masih terkait kasus calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menoda agama.

Berikut rangkuman dua peristiwa itu dan berita lainnya yang mungkin belum Anda ikuti pada Kamis kemarin.

1. Pengakuan Miryam kepada penyidik KPK

Persidangan kasus korupsi e-KTP pada Kamis kemarin, menghadirkan penyidik KPK yang sempat memeriksa mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani

Salah satu Penyidik KPK, Novel Baswedan mengaku, Miryan ketika diperiksa menyebut adanya ancaman dari anggota DPR.

Ancaman itu agar Miryam menutupi kasus suap sejumlah anggota DPR dalam proyek e-KTP.

KPK sempat menawarkan perlindungan, tetapi Miryam menolak. Untuk selengkapnya bisa dibaca beritanya disini.

Menurut penyidik, dalam pemeriksaan, Miryam mengaku menerima duit dan tahu soal pemberian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, hasil korupsi e-KTP.

Penyidik KPK dihadirkan di persidangan karena Miryam mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan.

Atas keterangan penyidik KPK itu, kepada majelis hakim, Miryam tetap membantah keterangannya sendiri dalam BAP.

Baca juga berita:

- KPK Miliki Bukti Miryam Terlibat Kasus Korupsi Selain E-KTP
- Penyidik: Miryam Takut Serahkan Uang E-KTP ke KPK karena Diancam
- KPK Miliki Bukti Miryam Terlibat Kasus Korupsi Selain E-KTP
- Jaksa KPK Minta Miryam S Haryani Ditahan atas Dugaan Keterangan Palsu

Dalam persidangan muncul juga keterangan siapa mereka yang diduga mengancam Miryam. Ada lima anggota DPR yang disebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com