Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan Lemhanas Diusulkan Jadi Syarat Jenjang Karier ASN

Kompas.com - 29/03/2017, 22:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).r

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi soal komposisi anggota Lemhanas yang lebih banyak berasal dari militer dibandingkan aparatu sipil negara (ASN).

Menurut Agus, ada perbedaan pola pendidikan antara militer dengan birokrat atau ASN.

Hal ini membuat semakin berkurangnya anggota Lemhanas yang berasal dari ASN.

Oleh, sebab itu, Agus mengusulkan pendidikan Lemhanas menjadi salah satu syarat jenjang karier bagi ASN.

"Kami menyarankan agar ada dorongan dari pemerintah untuk lebih bisa mengaktifkan dari birokrasi atau PNS, seperti mengeluarkan Surat Keputusan calon pemimpin dari Lemhanas," kata Agus, seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu (29/3/2017).

Agus menjelaskan, di lingkungan TNI dan Polri ada pola pendidikan kedinasan yang harus dilalui di Lemhanas.

Namun, pola tersebut tidak terdapat di lingkungan aparatur sipil.

Pola pendidikan birokrasi, lanjut Agus, mengutamakan pendidikan kepemimpinan sehingga mereka tidak melihat Lemhanas sebagai sebuah kebutuhan.

"Padahal kalau pendidikan kepemimpinan ini kompetensi dan keahlian dalam jabatan tetapi kalau di sini adalah doktrin nasional," kata Agus.

Pada kesempatan itu, Wiranto menyatakan sepakat jika pendidikan Lemhanas disyaratkan sebagai jenjang karir bagi birokrat, sehingga tidak ada lagi yang beralasan sekolah agar tetap bertugas di Jakarta.

Selain itu, Agus juga menyampaikan mengenai rencana pelaksaan acara Jakarta Geopolitical Forum pada bulan Mei 2017 mendatang.

Agus mengatakan, acara tersebut akan membahas tiga isu utama yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan ekonomi global, dan isu kemanusiaan.

Jakarta Geopolitical Forum rencananya akan dilaksanakan pada 18-20 Mei 2017 dengan mengundang para birokrat, politisi, LSM dan akademisi.

"Kami berharap acara ini bisa dibuka oleh Presiden di Istana Negara," kata Agus.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Lutfi Ra'uf, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhanas Irjen Arif Wachyunandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com