Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan Lemhanas Diusulkan Jadi Syarat Jenjang Karier ASN

Kompas.com - 29/03/2017, 22:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).r

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi soal komposisi anggota Lemhanas yang lebih banyak berasal dari militer dibandingkan aparatu sipil negara (ASN).

Menurut Agus, ada perbedaan pola pendidikan antara militer dengan birokrat atau ASN.

Hal ini membuat semakin berkurangnya anggota Lemhanas yang berasal dari ASN.

Oleh, sebab itu, Agus mengusulkan pendidikan Lemhanas menjadi salah satu syarat jenjang karier bagi ASN.

"Kami menyarankan agar ada dorongan dari pemerintah untuk lebih bisa mengaktifkan dari birokrasi atau PNS, seperti mengeluarkan Surat Keputusan calon pemimpin dari Lemhanas," kata Agus, seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu (29/3/2017).

Agus menjelaskan, di lingkungan TNI dan Polri ada pola pendidikan kedinasan yang harus dilalui di Lemhanas.

Namun, pola tersebut tidak terdapat di lingkungan aparatur sipil.

Pola pendidikan birokrasi, lanjut Agus, mengutamakan pendidikan kepemimpinan sehingga mereka tidak melihat Lemhanas sebagai sebuah kebutuhan.

"Padahal kalau pendidikan kepemimpinan ini kompetensi dan keahlian dalam jabatan tetapi kalau di sini adalah doktrin nasional," kata Agus.

Pada kesempatan itu, Wiranto menyatakan sepakat jika pendidikan Lemhanas disyaratkan sebagai jenjang karir bagi birokrat, sehingga tidak ada lagi yang beralasan sekolah agar tetap bertugas di Jakarta.

Selain itu, Agus juga menyampaikan mengenai rencana pelaksaan acara Jakarta Geopolitical Forum pada bulan Mei 2017 mendatang.

Agus mengatakan, acara tersebut akan membahas tiga isu utama yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan ekonomi global, dan isu kemanusiaan.

Jakarta Geopolitical Forum rencananya akan dilaksanakan pada 18-20 Mei 2017 dengan mengundang para birokrat, politisi, LSM dan akademisi.

"Kami berharap acara ini bisa dibuka oleh Presiden di Istana Negara," kata Agus.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Lutfi Ra'uf, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhanas Irjen Arif Wachyunandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com