Presiden Perancis ke Indonesia, Ini Kerja Sama yang Akan Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Perancis Francois Hollande dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan pada 29 Maret 2017 mendatang.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri Dino R Kusnadi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara akan membahas rencana peningkatan kerja sama di bidang maritim dan ekonomi kreatif.

Kunjungan Presiden Hollande, kata Dino, akan meningkatkan hubungan bilateral serta memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis.

"Ada dua tema besar dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara yakni kerja sama di bidang maritim dan ekonomi kreatif," ujar Dino saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017).

Dino menuturkan, dalam kunjungannya ke Indonesia, Presiden Hollande akan didampingi oleh menteri pertahanan dan menteri urusan digital dan inovasi.

Rencananya, mereka akan menandatangani sejumlah nota kesepakatan atau MoU di bidang pembangunan berkelanjutan, riset teknologi dan pendidikan tinggi, pertahanan, kelautan perikanan dan pariwisata.

Perancis juga diharapkan akan melakukan investasi di sektor ekonomi kreatif bidang komunitas digital dan sinematografi.

Sementara di sektor pertahanan, kerja sama kedua negara akan mencakup soal alutsista dan peningkatan kapabilitas pasukan misi penjaga perdamaian.

"Selain pertahanan terkait dengan alutsista, menyangkut juga kerja sama soal peacekeeping operation. Perancis dikenal berprestasi untuk peningkatan kapabilitas pasukan perdamaian," ujarnya.

(Baca juga: Setelah 30 Tahun, Presiden Perancis Bakal Kunjungi Indonesia)

Selain itu, kata Dino, kedua negara akan berbagi pengalaman dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.

Menurut dia, Indonesia dan Perancis adalah negara yang sama-sama punya permasalahan dengan terorisme dan radikalisme.

"Sebagai negara yang pernah punya pengalaman dengan terorisme, tentunya akan dilakukan sharing pengalaman terkait masalah ini, untuk kepentingan kedua negara," kata Dino.