JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar untuk wilayah Sumatera-Jawa, Nusron Wahid, menegaskan bahwa partainya tidak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Wacana Munaslub muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut dalam dakwaan memiliki peran dalam menentukan anggaran proyek e-KTP.
"Enggak ada lab, lub, lab, lub, lab, lub. Tidak ada Munaslub di dalam internal Partai Golkar," ujar Nusron di Kompleks Istana Presiden, Senin (20/3/2017).
Saat ini, menurut Nusron, Partai Golkar sedang fokus memenangkan pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, serta pemilu presiden pada 2019.
"Kami sedang konsolidasi mempersiapkan, menyongsong kemenangan pilkada tahun 2018 dan menyongsong kemenangan pileg dan pilpres (untuk menangkan) Pak Jokowi 2019. Bahasanya menyongsong kemenangan," ujar ketua BNP2TKI tersebut.
Sementara, soal sang ketua umum yang disebut terlibat di dalam perkara dugaan korupsi e-KTP, Partai Golkar menyerahkannya ke proses hukum.
Lagipula, Nusron mengatakan, Setya Novanto baru diduga terlibat dalam proses pengaturan anggaran proyek e-KTP. Dugaan itu mesti diuji secara hukum terlebih dahulu.
(Baca: Diduga Atur Anggaran, Setya Novanto Tak Masuk Daftar Penerima "Fee" Kasus E-KTP)
"Kita kembalikan ke asas praduga tidak bersalah. Kan enggak ada pengumuman apa-apa dari KPK. Memang ada pengumuman tersangka? Kan enggak ada juga," kata Nusron.
"Lagian baru diduga, semua orang bisa ngomong. Namanya praduga bisa-bisa saja," ujar dia.
Soal kedatangannya ke Istana Presiden, apakah membicarakan soal dinamika di partainya, Nusron hanya menjawab dengan senyum.
(Baca juga: Potensi Konflik Internal dan Upaya Golkar "Lindungi" Setya Novanto...)