Pengusutan Kasus E-KTP Dinilai Rawan Digembosi - Kompas.com

Pengusutan Kasus E-KTP Dinilai Rawan Digembosi

Kompas.com - 19/03/2017, 11:53 WIB
KOMPAS.com / DANI PRABOWO Seorang balita tengah berpose dengan menggunakan alat peraga bertuliskan “KTP Anti Korupsi” saat kegiatan car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017). Sejumlah kelompok masyarakat menyerukan gerakan agar pemerintah serius mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP hingga tuntas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat diharapkan turut mengawal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik ( e-KTP).

Sebab, ada kekhawatiran kasus tersebut rawan digembosi kepentingan politik tertentu.

“Makanya kita ajak warga untuk terlibat dalam proses mengawal kasus e-KTP. Kita ajak kawal agar upaya pelemahan dalam proses persidangan (tidak terjadi),” kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono di sela-sela kegiatan kampanye pengusutan kasus e-KTP saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017).

Dugaan itu, muncul setelah wacana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali mencuat.

Setidaknya, sudah tiga kali wacana revisi UU KPK mencuat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

(Baca: "Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP")

“Wacana revisi UU KPK yang Jokowi sudah minta hentikan (sebelumnya),” ujarnya.

Tarik ulur revisi UU KPK pertama kali terjadi pada Oktober 2015 lalu. Namun pembahasan ditunda lantaran pemerintah fokus untuk membenahi sektor ekonomi. 

Satu bulan kemudian, revisi UU KPK diubah menjadi inisiatif DPR dan dimasukkan program legislasi nasional.

Setelah sempat menuai polemik, Presiden dan Ketua DPR saat itu, Ade Komaruddin, kembali memutuskan untuk menunda pembahasan revisi.

Akan tetapi, revisi UU KPK tidak dihapus dalam prolegnas. Kini, wacana revisi UU KPK kembali mencuat menyusul pengusutan kasus e-KTP.

Selain itu, Agus menambahkan, munculnya sejumlah nama besar tokoh partai politik di dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK saat sidang pertama, juga menjadi ancaman tersendiri di dalam proses pengusutan kasus e-KTP.

(Baca: MKD Diminta Panggil Anggota DPR yang Diduga Terlibat E-KTP)

Anggaran besar yang mencapai Rp 5,9 triliun untuk pengadaan proyek tersebut, kata dia, rawan mengalir ke kas parpol.

Ia meragukan, ada keterlibatan partai politik di dalam proses penyusunan anggaran.

“Dalam catatan saya sekitar tujuh partai yang terima ‘jatah’ e-KTP. Tidak menutup kemungkinan. Apa yang disampaikan Nazarudin jangan-jangan benar ada aliran yang masuk tokoh parpol,” kata dia.

Kompas TV KPK Cegah Saksi Korupsi E-KTP ke Luar Negeri

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Nasional
Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Nasional
Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Nasional
Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan 'One Man Show'

Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan "One Man Show"

Megapolitan
Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Internasional
Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Megapolitan
Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Megapolitan
Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Nasional
Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Regional
Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Nasional
Menengok Cantiknya 'Underpass' di Perempatan Lebak Bulus

Menengok Cantiknya "Underpass" di Perempatan Lebak Bulus

Megapolitan
'Pisang Seribu' di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

"Pisang Seribu" di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

Megapolitan
AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

Internasional

Close Ads X